AMBON, RN today.com – Seiring pergantian kepemimpinan di Provinsi Maluku dari Murad Ismail kepada Hendrik Lewerissa, fenomena klasik dalam pusaran kekuasaan kembali mencuat. Alih-alih menghadirkan atmosfer perubahan, sejumlah oknum yang mengatasnamakan “tim pemenang” diduga mulai bermanuver di lingkar birokrasi dengan menjadikan nama gubernur sebagai alat tekanan terhadap birokrat maupun kontraktor.
Informasi yang dihimpun tim investigasi yang enggan disebutkan namanya mengungkap adanya pergerakan sistematis dari seorang oknum berinisial IS, yang disebut-sebut merupakan kader salah satu partai politik besar. IS diduga memainkan peran sebagai “pintu masuk” informal dengan menjual kedekatan pribadinya dengan gubernur, bahkan memanfaatkan foto bersama sebagai legitimasi untuk meyakinkan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun pihak kontraktor.
Modus “Kucing Peliharaan” dan Jatah Fee APBD
Di kalangan internal birokrasi, muncul istilah sinis yang menyebut para oknum ini sebagai “kucing peliharaan” dengan naluri tajam mencium peluang proyek. Mereka tidak hanya menawarkan janji proyek fisik maupun non-fisik yang bersumber dari APBD, tetapi juga diduga mencoba melakukan intervensi hingga ke tahap administrasi teknis serta proses pembayaran kontrak.
“Oknum ini bertindak seolah-olah setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah perintah langsung dari pimpinan. Padahal, kuat dugaan ini hanyalah improvisasi liar untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya,” ungkap salah satu sumber dari tim investigasi yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Skandal Wisata Rohani: Nama Gubernur Jadi Tumbal
Temuan lain yang cukup mencolok adalah dugaan keterlibatan oknum IS dalam agenda perjalanan wisata rohani bagi tokoh agama, yang merupakan program rutin pemerintah daerah.
Program yang seharusnya menjadi bentuk pelayanan pemerintah kepada umat itu diduga disusupi praktik permintaan “jatah uang” dengan mencatut nama Gubernur Hendrik Lewerissa.
Bahkan, menurut sumber tim investigasi, terdapat indikasi adanya komunikasi intens antara oknum IS dengan seorang pejabat di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Maluku. Situasi tersebut diduga membuat proses pembayaran kepada pihak ketiga harus melewati pengaruh atau arahan dari oknum yang mengaku sebagai “orang kepercayaan” gubernur.
Poin Temuan Investigasi
Berdasarkan penelusuran sementara tim investigasi, terdapat sejumlah indikasi praktik yang patut ditelusuri lebih lanjut, antara lain:
Intimidasi Birokrasi: Sejumlah kepala dinas dan badan diduga ditekan dengan narasi “arahan pimpinan” untuk menyerahkan jatah proyek.
* Makelar Proyek: Penjualan janji proyek bersumber dari APBD kepada kontraktor dengan memanfaatkan kedekatan simbolik dengan gubernur.
* Intervensi Pembayaran: Dugaan pengaturan aliran dana kontrak yang seharusnya menjadi hak pihak pelaksana kegiatan.
* Pencatutan Nama: Nama Gubernur Hendrik Lewerissa diduga digunakan sebagai tameng untuk melegitimasi pungutan liar.
Menanti Ketegasan Sang Nomor Satu
Munculnya fenomena ini memicu pertanyaan besar di ruang publik: apakah gubernur mengetahui namanya diduga digunakan oleh oknum tertentu sebagai alat transaksi politik, atau justru praktik tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pimpinan daerah?
Tim investigasi menyebutkan masih merampungkan pengumpulan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum pejabat pada Bagian Kesra serta kemungkinan alur aliran dana yang diduga mengarah ke oknum IS.
Bagaimana sebenarnya peran IS dalam pusaran proyek-proyek strategis lainnya di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku?
