MALUKU, RN today.com – Masyarakat Maluku, khususnya rakyat Pulau Seram, kembali dibuat bingung oleh arah kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku terkait rencana pembangunan Maluku Integrated Port (MIP). Setelah berbulan-bulan disampaikan ke publik bahwa MIP akan dibangun di Waisarisa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), kini muncul kembali wacana baru bahwa proyek strategis tersebut justru akan dipusatkan di Kota Ambon. Perubahan arah kebijakan ini memicu pertanyaan publik terkait konsistensi dan kemampuan perencanaan Gubernur Maluku.
Pengamat Kebijakan Publik, W. Tomson, menilai situasi tersebut sebagai cerminan lemahnya perencanaan pembangunan daerah. Dalam wawancara di Ambon, Minggu (2/2/2025), ia menyebut kebijakan Gubernur Maluku terkesan hanya memainkan wacana tanpa kepastian arah.
“Ini seperti permainan tiki taka dalam sepak bola, bola diputar-putar tetapi tidak pernah benar-benar diarahkan ke gawang. Rakyat hanya disuguhi janji dan narasi besar, sementara kepastian pembangunan tidak pernah hadir,” ujar Tomson.
Ia mengingatkan bahwa sejak Oktober 2024 hingga awal 2025, berbagai media di Maluku secara masif memberitakan rencana pembangunan MIP di Waisarisa. Gubernur Maluku bahkan mengajak Bupati SBB ke Osaka, Jepang, untuk menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan MIP. Pada saat yang sama, Wakil Gubernur Maluku menyampaikan kepada publik bahwa MIP di Waisarisa akan dilayani kapal Ro-ro dan diyakini mampu membangkitkan ekonomi Pulau Seram.
Namun, seiring berjalannya waktu, dokumen MoU tersebut tidak pernah dipublikasikan secara terbuka. Tomson menyebut keberadaan MoU itu seolah menghilang tanpa kejelasan, sementara komitmen pembangunan yang dijanjikan kepada rakyat Seram perlahan menguap.
Belakangan, publik kembali dikejutkan dengan pernyataan bahwa lokasi MIP akan dibangun di Ambon dengan alasan adanya kajian dari Bank Dunia. Menurut Tomson, perubahan mendadak ini semakin memperkuat kesan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku tidak memiliki perencanaan pembangunan yang matang dan terukur.
“Kalau sejak awal perencanaannya kuat, tidak mungkin lokasi proyek sebesar ini berubah-ubah. Ini menandakan tidak adanya visi dan peta jalan pembangunan yang jelas,” tegasnya.
Tomson juga menilai Gubernur Maluku salah fokus dalam menentukan prioritas pembangunan. Di tengah kondisi fiskal nasional yang sulit dan masih tingginya angka kemiskinan di Maluku, pemerintah daerah justru mendorong proyek infrastruktur berskala besar yang membutuhkan anggaran sangat besar.
“Ketika rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan raksasa seperti MIP justru dipaksakan. Ini menunjukkan lemahnya perencanaan, lemahnya kepemimpinan, serta lemahnya kemampuan melobi pemerintah pusat,” katanya.
Lebih jauh, Tomson menilai perubahan lokasi MIP dari Waisarisa ke Ambon sebagai bentuk pengabaian terhadap harapan rakyat Pulau Seram. Menurutnya, janji pembangunan yang disampaikan secara resmi oleh pejabat publik telah membangun ekspektasi besar di tengah masyarakat.
“Harapan rakyat Seram sudah terlanjur dibangun. Ketika harapan itu kemudian dipatahkan tanpa penjelasan yang jujur dan transparan, ini bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi kegagalan moral,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh rangkaian kebijakan tersebut memperlihatkan pola pencitraan tanpa hasil nyata. Pemerintah terkesan aktif dan progresif di ruang publik, namun belum mampu menghadirkan manfaat konkret bagi rakyat.
“Terlihat sibuk, terlihat bekerja, tetapi hasilnya nol. Yang tampak justru lemahnya perencanaan, kepemimpinan, dan posisi tawar Gubernur Maluku di hadapan pemerintah pusat,” kata Tomson.
Menurutnya, rakyat Maluku tidak pantas dipermainkan di tengah kondisi kemiskinan yang masih menghimpit, apalagi dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Ia menegaskan bahwa Gubernur Maluku harus mempertanggungjawabkan kebijakannya dan segera mengambil keputusan yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan masa depan Maluku.
Editor : RN BE02
