Maluku, RN Today.com – Isu besaran gaji Komisaris Utama (Komut) Bank Maluku–Maluku Utara kembali menjadi sorotan publik. Di tengah kondisi ekonomi Maluku yang kian tertekan akibat pemangkasan anggaran dan beban fiskal daerah, informasi mengenai gaji Komut bank daerah tersebut dinilai di luar nalar dan memicu keresahan masyarakat.
Sorotan ini muncul pasca restrukturisasi kepemimpinan Bank Maluku–Maluku Utara yang mengangkat Maichel Papilaya sebagai Komisaris Utama. Langkah restrukturisasi tersebut sejatinya diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan dan meningkatkan kinerja bank dalam menjawab tantangan ekonomi regional. Namun, isu remunerasi justru mencederai harapan publik.
Pemerhati Kebijakan Publik, W. Tomson, menilai persoalan ini tidak bisa dipandang semata sebagai urusan internal korporasi. Menurutnya, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bank Maluku–Maluku Utara wajib tunduk pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sensitivitas sosial.
“Di saat rakyat Maluku dipaksa berhemat, OPD mengalami pengetatan anggaran, dan pelayanan publik terseok, kebijakan remunerasi pejabat BUMD yang terkesan elitis justru memperlebar jarak antara penguasa dan rakyat,” tegasnya ke awak media 4/01/2026
Ia menambahkan, apabila benar gaji Komisaris Utama berada di luar kewajaran, maka persoalan ini telah bergeser dari sekadar administrasi manajemen menjadi isu moral publik dan keadilan sosial.
Atas dasar itu, DPRD Maluku didesak untuk segera mengambil langkah konkret. DPRD diminta memanggil Gubernur Maluku selaku pemegang saham pengendali Bank Maluku–Maluku Utara guna mengevaluasi kebijakan gaji Komisaris Utama serta memastikan kebijakan tersebut sejalan dengan kondisi daerah dan kehendak publik.
“DPRD tidak boleh bersikap normatif atau hanya menjadi penonton. Fungsi pengawasan harus dijalankan secara terbuka dan tegas. Pemanggilan gubernur adalah langkah konstitusional yang sah dan mendesak,” ujarnya.
Tomson mengingatkan, tanpa transparansi dan koreksi kebijakan, Bank Maluku–Maluku Utara berisiko kehilangan legitimasi publik. Bahkan, DPRD Maluku pun dapat dicatat sejarah sebagai lembaga yang gagal menjalankan mandat pengawasan dan membela kepentingan rakyat Maluku.
Editor : RN BE02
