Maluku, RN Today.com – Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku menjadi sorotan tajam publik setelah memilih bungkam dan mengarahkan pertanyaan terkait dugaan kejanggalan proyek pengadaan Bus Air Roro tahun 2023 senilai Rp16,13 miliar kepada Juru Bicara Gubernur Maluku. Sikap ini muncul di tengah desakan publik dan temuan mencengangkan dari GARDA NKRI.
Proyek Bus Air Roro yang awalnya dikabarkan akan beroperasi di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), nyatanya tidak pernah menampakkan batang hidungnya di lapangan. Hasil penelusuran GARDA NKRI, yang dipimpin Mujahidin Buano, mengungkapkan bahwa armada tersebut sama sekali tidak beroperasi di Malteng, menimbulkan pertanyaan serius soal keberadaan dan penggunaan anggaran publik sebesar Rp16,13 miliar.
Ketika awak media mencoba mendapatkan konfirmasi, pihak Dinas Perhubungan memberikan keterangan yang berubah-ubah. Awalnya proyek ini diklaim berjalan di Malteng, kemudian disebut beroperasi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) pada tahun 2024. Pergeseran lokasi ini memunculkan dugaan kuat adanya penyimpangan dan manuver administratif yang tidak transparan.
Upaya media untuk meminta klarifikasi langsung dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku terkait proyek Bus Air Roro maupun proyek Jembatan Veri Air Nanang di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang juga bermasalah, hingga kini belum membuahkan hasil.
“Saat kami coba konfirmasi, Kepala Dinas Perhubungan justru memilih untuk tidak memberikan keterangan langsung. Beliau hanya menyampaikan, ‘Silakan tanya Juru Bicara Gubernur Maluku’,” ungkap salah satu awak media yang mencoba mengusut proyek ini.
Sikap ‘lempar bola’ ini memicu kecurigaan publik mengenai transparansi pengelolaan anggaran di Dinas Perhubungan. Mujahidin Buano menegaskan, kasus ini merupakan indikasi kuat adanya penyimpangan. “Gubernur Maluku harus turun tangan langsung. Jangan biarkan dugaan korupsi ini merusak kepercayaan publik dan memperparah kemiskinan di daerah,” tegas Buano.
Selain itu, Buano mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera menyelidiki dugaan penyalahgunaan anggaran tanpa menunggu laporan resmi, karena indikasi pemborosan ini dinilai sangat nyata dan merugikan masyarakat.
Menyikapi kurangnya transparansi, GARDA NKRI berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Gubernur Maluku. Mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh dinas, khususnya Dinas Perhubungan, yang dinilai gagal menjalankan pengawasan terhadap proyek strategis dan anggaran publik.
“Gubernur jangan hanya sibuk dengan kegiatan seremonial. Bangun Maluku dengan tindakan nyata, bukan dengan pembiaran terhadap dugaan korupsi yang membuat daerah semakin terperangkap dalam lingkaran kemiskinan,” pungkas Buano.
Kasus proyek Bus Air Roro ini menjadi sorotan publik karena bukan sekadar masalah administratif, tetapi juga cermin lemahnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan potensi penyimpangan serius di lingkungan pemerintahan Provinsi Maluku.
Editor : RN (EB-)
