MALUKU, RN today.com – Langkah Bupati Seram Bagian Barat yang menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama di Osaka, Jepang, yang turut disaksikan oleh Gubernur Maluku, menuai kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat di Pulau Seram. Salah satu suara paling lantang datang dari tokoh masyarakat Seram, Muis Kabakoran, yang menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap kepentingan daerah, khususnya terkait pemindahan Maluku Integrated Port (MIP) dari Seram ke Ambon.
Menurut Kabakoran, penandatanganan MoU di luar negeri seharusnya menjadi momentum memperjuangkan investasi strategis yang berdampak langsung terhadap wilayah asal. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia menyebut bahwa keputusan memindahkan proyek MIP ke Ambon adalah tamparan keras bagi masyarakat Seram yang selama ini menaruh harapan besar terhadap kehadiran infrastruktur pelabuhan terpadu di wilayah mereka sebagai motor penggerak ekonomi kawasan.
“Kalau MIP akhirnya dipindahkan ke Ambon, lalu untuk apa Bupati pergi jauh-jauh tanda tangan MoU di Osaka? Ini bukan kemajuan, ini kemunduran yang dibungkus seremoni. Masyarakat Seram tidak butuh pencitraan global kalau hasil akhirnya justru menggerus hak-hak pembangunan di tanah sendiri,” tegas Kabakoran dalam pernyataan sikapnya.
Ia juga mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan pemerataan pembangunan antarwilayah di Maluku. Dalam konteks otonomi daerah, lanjutnya, seharusnya pemerintah kabupaten menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa proyek strategis seperti MIP tidak tersentralisasi di wilayah yang sudah relatif maju secara infrastruktur seperti Kota Ambon.
Kabakoran menambahkan bahwa pemindahan MIP berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antara Pulau Seram dan kawasan perkotaan di Maluku. Ia mengingatkan bahwa janji-janji pembangunan yang tidak ditepati hanya akan memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
“Ini bukan sekadar soal pelabuhan, ini soal keadilan pembangunan. Ketika proyek sebesar MIP dipindahkan tanpa transparansi kepada publik, maka wajar jika masyarakat Seram merasa dikhianati oleh pemimpinnya sendiri,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat terkait alasan di balik pemindahan proyek MIP ke Ambon pasca penandatanganan MoU di Osaka. Masyarakat pun kini menunggu kejelasan arah kebijakan yang dinilai semakin menjauh dari semangat pembangunan berbasis kepulauan yang inklusif dan berkeadilan.
Editor : RN BE02
