Ambon RN Today.Com – Aliansi Mahasiswa dan Koalisi LSM Se-Provinsi Maluku menilai kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Maluku hanya bersifat seremonial politik tanpa arah dan tanpa hasil nyata bagi masyarakat. Selama bertahun-tahun, Maluku masih bergulat dengan kemiskinan, keterisolasian wilayah, serta ketimpangan pembangunan yang mencolok.
“Kehadiran Wapres tidak membawa harapan, hanya membawa janji dan seremoni. Proyek mangkrak di mana-mana, rakyat makin miskin, dan dugaan korupsi terus berjalan,” tegas salah satu perwakilan Aliansi di Ambon.
Soroti Dugaan Proyek Mangkrak dan Manipulasi Data Teknis
Aliansi menyoroti berbagai proyek strategis nasional di bawah Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku yang dinilai gagal memberi manfaat bagi rakyat. Beberapa proyek seperti pembangunan Waibubi–Sariputi dan program air bersih pedesaan disebut hanya menyerap anggaran besar tanpa hasil optimal. Selain itu, terdapat dugaan manipulasi data teknis seperti PCI, RNI, LWD, dan Traffic Count pada ruas jalan nasional Waipirit–Piru di Kabupaten Seram Bagian Barat. Meski data proyek menunjukkan kondisi baik, kenyataannya jalan di lapangan rusak berat.
“Ini dugaan kejahatan teknokratis. Data di atas kertas dimanipulasi agar terlihat baik, padahal di lapangan rusak parah. Kami mendesak BPK, KPK, dan Kejaksaan segera turun ke Maluku,” ungkap Agus, Koordinator Lapangan II.
BBM Langka, Patra Niaga Diduga Bermain
Aliansi juga menyoroti kelangkaan Pertalite di sejumlah SPBU wilayah Seram Bagian Barat.Mereka menduga ada praktik permainan distribusi oleh Pertamina Patra Niaga Maluku, karena stok BBM di lapangan sering kosong, sementara laporan distribusi resmi tetap tercatat lancar.
“Ada ketimpangan yang tak bisa dijelaskan selain dugaan permainan. Ini harus diusut tuntas, Copot Kepala Pertamina Patra Niaga Maluku, kelangkaan BBM bersubsidi ini membuat masyarakat kecil terpaksa membeli bahan bakar eceran dengan harga tinggi, memperparah beban ekonomi rakyat,” cetus mereka
Dugaan Pencemaran Laut dan Ketimpangan Blok Masela
Aliansi turut menyoroti dugaan pencemaran laut akibat limbah B3 yang disimpan tanpa standar lingkungan di pesisir Ambon dan Maluku Tengah. Mereka menilai lemahnya pengawasan Dinas Lingkungan Hidup memperburuk kondisi ekosistem laut dan mengancam penghidupan nelayan. Selain itu, pengelolaan Blok Masela dianggap sarat ketimpangan dan minim transparansi. Aliansi menilai rakyat Maluku belum memperoleh kejelasan mengenai Participating Interest (PI) 10%, yang seharusnya menjadi hak daerah.
“Blok Masela dijual atas nama pembangunan nasional, tapi rakyat Maluku tak tahu apa yang mereka dapat. Kami menuntut transparansi dan keterlibatan rakyat dalam setiap kebijakan,” tegas Usman Bugis, Jenderal Lapangan.
TUNTUTAN ALIANSI MAHASISWA & KOALISI LSM SE-PROVINSI MALUKU
1.Menolak keras kunjungan Wapres RI ke Maluku yang dinilai hanya seremonial tanpa solusi konkret.
2.Mendesak Pemerintah Pusat membatalkan pemotongan dana transfer daerah (DAU dan DAK) untuk Maluku yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, serta menyalurkan penuh hak fiskal daerah.
3.Meminta pencabutan izin penangkapan ikan dalam radius 12 mil laut dan mengembalikan hak kelola kepada nelayan lokal.
4.Menuntut kejelasan dan penyerahan PI 10% Blok Masela kepada Pemerintah Provinsi Maluku.
5.Meminta pencabutan izin PT Batu Licin di Kepulauan Kei yang diduga merusak lingkungan dan ekosistem pesisir.
6.Menuntut audit total terhadap seluruh proyek strategis nasional di bawah BWS dan BPJN Maluku.
7.Mengusut dugaan manipulasi data teknis dan penyimpangan anggaran proyek jalan Waipirit–Piru serta proyek lain di wilayah Maluku.
8.Mendesak pencopotan Kepala Pertamina Patra Niaga Maluku yang diduga bermain dalam distribusi BBM bersubsidi di Seram Bagian Barat.
Penegasan Sikap: Aksi Tetap Jalan, Demokrasi Harus Hidup
Meski terdapat dugaan upaya penghalangan oleh aparat, Aliansi menegaskan aksi damai akan tetap digelar secara tertib, terbuka, dan konstitusional. Mereka menyerukan kepada seluruh mahasiswa, masyarakat sipil, dan elemen rakyat Maluku untuk bersatu menyuarakan keadilan dan menolak pembungkaman.
“Rakyat tidak bisa terus dikelabui dengan janji. Kami akan tetap aksi, karena ini hak kami yang dijamin undang-undang. Pertalite hilang, proyek mangkrak, rakyat menderita, copot pejabat yang bermain di atas penderitaan rakyat!” pungkas Usman Bugis
Aliansi juga menegaskan bahwa aksi akan tetap berlangsung pada hari Selasa mendatang, bertepatan dengan jadwal kedatangan Wakil Presiden RI di Ambon. Aksi ini dipastikan berlangsung damai, tertib, dan lancar, sebagai bentuk tanggung jawab moral rakyat Maluku dalam menyuarakan keadilan dan perbaikan kebijakan nasional.
Editor : RN (EB-)
