BATAUGA, RN today.com – Puluhan mahasiswa melakukan sekolah Legislasi sehari part II di DPRD Kabupaten Buton Selatan untuk melihat lebih lengkap dan lebih dekat terkait peraturan-peraturan yang telah diluncurkan atau telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Buton Selatan.
Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh seberapa anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan dan sekertaris dewan dan beberapa perangkat DPRD sehingga kegiatan tersebut menjadi salah satu kegiatan edukasi kepada mahasiswa terkait dengan berbagai bentuk aspirasi masyarakat yang bisa disalurkan di DPRD Kabupaten Buton Selatan, kegiatan ini membuka tema mendorong registrasi daerah yang inklusif di DPRD Kabupaten Buton Selatan.
Ketika ditemui Dosen Pendamping UMU Buton, La Januru mengatakan “Jalan kegiatan ini mahasiswa bisa lebih tahu terkait perda apa saja yang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Buton Selatan dalam hal ini adalah perda inisiatif, di mana kami ingin melihat DPRD dituntut untuk meramu Perda – Perda dari inisiatif yang sifatnya inklusif.
“Di mana dalam perda tersebut benar-benar berpihak kepada masyarakat, dan kami percaya diri untuk mendorong agar DPRD kalau posisi DPRD sudah sangat kuat setelah reformasi jangan diberi dasar dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, dan undang-undang nomor 17 tahun 2014, dua undang-undang ini menjadi dasar untuk DPRD agar tidak lagi membiarkan kepala daerah dominan dalam merumuskan perda, termasuk perumusan kebijakan daerah” imbuhnya, Selasa, 3/2/2026.
Katanya, dari undang-undang tersebut merupakan hal konkrit agar DPRD tidak hanya menunggu usulan dari pemerintah daerah.
“Para mahasiswa tadi ingin melacak sejauh mana peraturan daerah yang telah dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Buton Selatan, dan terdapat empat peraturan daerah yang telah dihasilkan, khususnya perda inisiatif” tegasnya.
Lanjutnya, hal ini terlihat sangat lamban dalam menyusun peraturan daerah inisiatif, yang seharusnya sudah bisa terlihat karena DPRD kita sudah terbilang cukup lama berdiri.
“Kami dari UMU Buton, hal ini program studi administrasi pemerintahan daerah secara morin mendorong DPRD bisa produktif dalam merumuskan peraturan daerah inisiatif , targetnya DPRD bisa menciptakan kebijakan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar seperti yang ada di pulau Batuatas, Pulau Siompu dan Pulau Kadatua, terkait berbagai problematika yang ada di daerah tersebut untuk bisa terselesaikan dengan baik” katanya.
Kata Dosen UMU Buton, Kami berharap juga kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan , bisa memahami tahapan kekuatan peraturan daerah terutama perda inisiatif itu, sedikit demi sedikit bisa mereka pahami, melalui bimbingan langsung dengan sekertaris dewan, dan para inisiator pembentukan peraturan daerah inisiatif tersebut. (Ha)
Editor : RN Ha01
