PEMERINTAHAN

Masyarakat Desa Loki Ultimatum Bupati SBB: Copot Pejabat Desa yang Diduga Korup dan Abaikan Program Negara

Share Berita

SBB, RN Today.com — Amarah dan kekecewaan masyarakat Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), kini mencapai titik puncak. Warga secara terbuka dan tegas mendesak Bupati SBB Ir. Asri Arman untuk segera mencopot Pejabat Desa Loki, Reisen Salawaney, yang dinilai gagal total menjalankan pemerintahan desa, mengabaikan program strategis negara, serta diduga kuat terlibat dalam praktik penyalahgunaan Dana Desa.

Desakan tersebut mencuat setelah hingga 10 Januari 2026, Pemerintah Desa Loki tidak melaksanakan satu pun dari empat program prioritas desa yang seharusnya telah berjalan sejak Tahun Anggaran 2025, yakni Rembuk Stunting, Musyawarah Desa dan Penyusunan RKP Desa (Musdes), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), serta Program Sertifikasi Tanah Presiden Republik Indonesia sebanyak 800 sertifikat untuk Desa Loki. Keempat program tersebut merupakan fondasi utama pembangunan desa dan menyentuh langsung kepentingan hidup masyarakat, namun faktanya seluruhnya mandek tanpa kejelasan dan tanpa penjelasan resmi dari pemerintah desa.

Program sertifikasi tanah yang merupakan kebijakan strategis nasional Presiden RI menjadi sorotan paling keras dari masyarakat. Program tersebut sangat dibutuhkan warga Desa Loki untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan rumah dan lahan. Namun hingga kini, warga mengaku tidak melihat adanya satu pun langkah konkret yang dilakukan oleh Pejabat Desa untuk merealisasikan program tersebut. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk pembiaran yang merugikan rakyat.

“Ini bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi pembiaran yang disengaja. Program negara disandera dan rakyat menjadi korban,” tegas salah satu tokoh masyarakat Desa Loki.

Mandeknya seluruh tahapan perencanaan desa memunculkan kecurigaan serius di tengah masyarakat. Warga menduga Dana Desa tidak dikelola sebagaimana mestinya dan berpotensi telah disalahgunakan, sehingga pemerintah desa tidak lagi memiliki anggaran untuk menjalankan program wajib. Masyarakat pun mendesak aparat penegak hukum serta instansi pengawas untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa Loki Tahun Anggaran 2025.

“Kalau tidak ada penyimpangan, mustahil semua program berhenti total. Ini uang negara dan uang rakyat,” ungkap seorang warga dengan nada geram.

Selain itu, Pejabat Desa Loki juga disebut jarang masuk kantor dan tidak menjalankan tugas pemerintahan secara aktif. Lebih ironis lagi, warga mengaku kerap mendengar pernyataan dari yang bersangkutan bahwa dirinya tidak akan dicopot karena dilindungi langsung oleh Bupati SBB Ir. Asri Arman. Pernyataan tersebut dinilai melecehkan masyarakat dan mencederai wibawa pemerintahan daerah.

“Kalau benar Bupati membela pejabat seperti ini, maka jelas rakyat yang dikorbankan,” kecam warga.

Situasi di Desa Loki semakin memanas akibat kebijakan Pejabat Desa yang dinilai memicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Di Dusun Tanah Goyang, warga secara terbuka menolak pengangkatan Yasmin Bali sebagai Kepala Dusun. Namun penolakan tersebut diabaikan dan Pejabat Desa tetap menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan yang hingga kini ditolak mentah-mentah oleh masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya mengabaikan aspirasi warga, tetapi juga memperkeruh situasi dan memperdalam ketegangan sosial.

Warga Dusun Tanah Goyang mendesak agar SK pengangkatan tersebut segera dibatalkan dan diganti sesuai dengan kehendak masyarakat setempat demi menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial di desa.

Masyarakat Desa Loki dengan tegas menyatakan bahwa Reisen Salawaney tidak lagi layak dipertahankan sebagai Pejabat Desa. Mereka menyampaikan ultimatum terbuka kepada Bupati SBB agar segera mengambil tindakan tegas.

“Jika Bupati tidak segera mencopot Pejabat Desa Loki, kami akan mengambil langkah dan tindakan sendiri sesuai hak kami sebagai warga negara,” tegas pernyataan warga.

Hingga berita ini diterbitkan, Bupati SBB Ir. Asri Arman maupun Pejabat Desa Loki Reisen Salawaney belum memberikan klarifikasi resmi terkait berbagai tudingan serius yang disampaikan masyarakat.

Editor : RN BE02

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *