MALUKU, RN today.com – Dalam politik, tidak ada ancaman yang lebih serius bagi seorang petahana selain runtuhnya persepsi keberpihakan. Polemik Maluku Integrated Port yang semula dikaitkan dengan Seram Bagian Barat telah berkembang menjadi isu strategis yang melampaui persoalan teknis pembangunan. Ia menjelma menjadi simbol krisis representasi dan ujian serius terhadap kepemimpinan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menjelang kontestasi Pilgub yang akan datang.
Sejak awal, gagasan menghadirkan MIP di Seram dibingkai sebagai langkah berani untuk memecah konsentrasi pembangunan yang selama ini terpusat. Ia diposisikan sebagai pintu transformasi ekonomi dan sebagai simbol pemerataan wilayah kepulauan. Namun ketika muncul narasi bahwa Seram dianggap tidak layak dalam kerangka Proyek Strategis Nasional, publik tidak hanya membaca keputusan administratif. Publik menafsirkan bahwa terjadi kegagalan advokasi politik di tingkat pusat.
Dalam sistem desentralisasi, seorang gubernur memiliki mandat bukan sekadar mengelola birokrasi, tetapi memperjuangkan kepentingan daerah dalam arena kebijakan nasional. Di sinilah sorotan tajam mulai mengarah pada Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa. Pertanyaan yang berkembang di ruang publik bukan lagi sebatas soal studi kelayakan, melainkan tentang daya tawar politik. Apakah kepemimpinan yang ada cukup kuat untuk memastikan aspirasi wilayahnya tetap berada dalam agenda nasional? Ataukah keputusan berubah tanpa perlawanan berarti?
Teori legitimasi politik menjelaskan bahwa dukungan publik terhadap seorang pemimpin bertumpu pada persepsi efektivitas dan keberpihakan. Ketika proyek yang sebelumnya dikaitkan dengan harapan kolektif wilayah justru bergeser, maka dukungan spesifik terhadap kebijakan akan terkikis. Jika tidak segera dipulihkan melalui komunikasi transparan dan langkah korektif yang nyata, erosi itu dapat merambat menjadi krisis legitimasi yang lebih luas terhadap figur kepemimpinan itu sendiri.
Seram, khususnya Seram Bagian Barat, memiliki bobot sosial-politik yang signifikan dalam konfigurasi elektoral Maluku. Ketika wilayah tersebut merasa kehilangan peluang strategis, maka kekecewaan bukan hanya bersifat lokal. Ia menjadi simbol bahwa pemerataan pembangunan masih menjadi persoalan yang belum tuntas. Dalam teori perilaku pemilih, memori kolektif tentang peluang yang hilang sering kali lebih kuat daripada janji baru yang belum teruji. Artinya, isu MIP berpotensi menjadi bahan evaluasi retrospektif terhadap kepemimpinan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa.
Secara ekstrem namun logis, situasi ini menciptakan risiko politik yang tidak bisa diremehkan. Dalam politik elektoral, persepsi ketidakmampuan bermanuver di tingkat nasional dapat diterjemahkan sebagai kelemahan struktural. Lawan politik tidak perlu membangun narasi baru; cukup menekankan bahwa momentum strategis bagi Seram terlepas tanpa hasil konkret. Dalam dinamika demokrasi lokal, kekecewaan kolektif adalah energi paling efektif untuk mengonsolidasikan oposisi.
Krisis ini pada akhirnya bukan hanya tentang satu proyek infrastruktur. Ia adalah soal arah kepemimpinan dan kapasitas negosiasi. Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa akan dihadapkan pada ujian besar: apakah mampu membalikkan persepsi bahwa Seram ditinggalkan, atau justru membiarkan narasi itu menguat tanpa penyeimbang yang meyakinkan. Jika narasi marginalisasi semakin dominan, maka Pilgub mendatang berpotensi menjadi referendum atas kepemimpinan yang ada.
Demokrasi bekerja melalui evaluasi publik yang rasional sekaligus emosional. Ketika legitimasi moral dipertanyakan, kekuasaan menjadi rapuh. Jika aspirasi Seram tidak dipulihkan melalui kebijakan yang tegas, transparan, dan berpihak, maka bayang-bayang kekalahan politik bukan lagi sekadar spekulasi, melainkan kemungkinan yang semakin nyata dalam kalkulasi elektoral Maluku.
Penulis: Karim Tamarele, S.Sos. (Fungsionaris DPD IMM Maluku)
Editor : RN BE02
