Maluku, RN Today.com – Dalam beberapa kesempatan setelah mencalonkan diri dan menjabat sebagai Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa kerap menyampaikan bahwa dirinya “orang dekat Prabowo”, sebuah klaim yang ia anggap sebagai modal politik untuk meyakinkan publik bahwa era baru pembangunan Maluku akan terbuka lebar di tingkat nasional. Kedekatannya dengan Presiden, menurutnya, adalah jaminan percepatan proyek-proyek strategis dan perhatian khusus dari pusat. Namun bagi publik, narasi ini tak lebih dari cerita kewel kosong, berisik, dan jauh dari kenyataan politik yang sesungguhnya.
Di lapangan, bukti yang dapat diukur tidak pernah muncul. Tidak ada lompatan proyek strategis nasional yang dihadirkan, tidak ada kebijakan prioritas untuk memperbaiki konektivitas antarpulau, dan tidak ada kebijakan fiskal yang merepresentasikan kepercayaan pusat kepada Maluku. Jika benar kedekatan politik itu nyata, maka Maluku seharusnya menikmati posisi tawar yang lebih kuat. Namun faktanya, daerah ini tetap berada di pinggir meja kekuasaan: tidak dilirik, tidak diperhitungkan, dan tidak diberi ruang manuver yang signifikan.
Klaim kedekatan dengan Prabowo yang terus diulang Lewerissa justru memperlihatkan kelemahan paling mendasar dalam kepemimpinannya: orientasi politik yang mengandalkan retorika personal, bukan strategi pembangunan yang terukur. Maluku tidak membutuhkan gubernur yang sibuk menjual hubungan politik, tetapi pemimpin yang mampu mengkonversi modal politik menjadi kebijakan konkret. Tanpa itu, semua omongan kedekatan hanyalah bualan.
Di sinilah persoalan paling krusial muncul. Setelah setahun lebih memimpin, Lewerissa lebih sering menunjukkan gaya kepemimpinan yang reaktif dan emosional dibandingkan kemampuan teknokratis untuk menavigasi pembangunan. Ketika kritik mengalir dari publik, respons yang muncul bukan klarifikasi berbasis data, melainkan komentar yang defensif dan cenderung kewel. Gaya komunikasi seperti ini menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat, menghilangkan ruang deliberasi, serta membuat kebijakan berjalan tanpa fondasi dukungan publik yang kuat.
Dalam konteks itu, wacana penambahan utang daerah menjadi alarm serius. Alih-alih menunjukkan kapasitas untuk mengelola potensi fiskal secara kreatif, langkah menambah utang memperlihatkan bahwa pemerintah daerah kehabisan ide. Utang memang bisa menjadi instrumen ekonomi yang sah, tetapi tanpa desain kebijakan yang jelas, ia berubah menjadi penanda bahwa pemerintah tidak mampu menggali potensi lokal.
Apa yang lebih membingungkan adalah kurangnya transparansi mengenai penggunaan utang tersebut. Dalam situasi ideal, pemerintah harus memaparkan arah penggunaan, analisis risiko, dampak jangka panjang, serta tingkat pengembalian ekonomi dari proyek yang akan didanai. Namun hingga kini, publik tidak pernah mendapatkan penjelasan komprehensif. Yang muncul justru gestur politik yang terburu-buru, seolah keputusan fiskal strategis bisa diambil lewat kalkulasi instan.
Sementara itu, Maluku memerlukan intervensi pembangunan yang tidak bisa ditunda lagi. Infrastruktur dasar masih timpang, perikanan sebagai sektor andalan berjalan tanpa hilirisasi, komoditas utama seperti sagu tidak mendapat perhatian industrialisasi, dan konektivitas antar-pulau masih beroperasi dalam logika 20 tahun silam. Kondisi ini memerlukan roadmap komprehensif, bukan manuver politik yang superfisial. Kedekatan dengan Presiden tidak otomatis mengubah realitas ekonomi; yang menentukan adalah kapasitas pemimpin mengolah momentum politik.
Dalam beberapa forum, pejabat pusat justru mempertanyakan apa sebenarnya “nilai jual” Maluku di tingkat nasional. Pertanyaan itu muncul bukan karena Maluku miskin potensi, tetapi karena tidak ada upaya serius dari pemerintah daerah untuk mengemas potensi tersebut dalam kerangka kebijakan yang dapat meyakinkan pusat. Klaim kedekatan politik tanpa strategi hanya akan membuat daerah semakin tidak relevan dalam arena nasional. Dengan kata lain, Maluku tidak punya nilai jual di pusat bukan karena kekurangan sumber daya, tetapi karena kelemahan advokasi dan diplomasi pembangunan yang dilakukan gubernurnya sendiri.
Padahal, tugas utama seorang gubernur bukanlah menjadi juru bicara relasi personal dengan Presiden, tetapi mengemas kepentingan daerah ke dalam bahasa kebijakan yang dapat diterima pusat. Ketika itu gagal dilakukan, relasi politik pun kehilangan makna. Retorika kedekatan Lewerissa dengan Prabowo mungkin menggugah sebagian pendukung, tetapi tidak pernah menghasilkan percepatan pembangunan. Maka wajar bila publik menilai, “kalau begitu ini semua cuma cerita kewel saja.”
Jika utang kembali menjadi pilihan, maka publik harus mengawasi dengan lebih ketat. Maluku sudah terlalu lama menanggung konsekuensi dari kebijakan yang impulsif. Beban fiskal yang meningkat tanpa arah pembangunan yang jelas hanya akan mengunci daerah ini dalam lingkaran stagnasi. Lewerissa masih memiliki waktu untuk memperbaiki arah kebijakan, tetapi itu membutuhkan perubahan mendasar: mengganti retorika kedekatan politik dengan kerja teknokratis, menghentikan pola komunikasi reaktif, serta membuka ruang partisipasi publik dalam setiap keputusan strategis.
Maluku tidak boleh terus terjebak dalam kepemimpinan yang gemar bercerita tetapi miskin kerja. Jika klaim kedekatan politik hanyalah mitos, maka sudah saatnya pemerintah daerah berhenti menjual cerita dan mulai bekerja. Sebab yang dibutuhkan rakyat bukan gubernur yang kewel, melainkan pemimpin yang dapat membawa Maluku kembali memiliki posisi tawar di pusat maupun di masa depan.
Penulis : Fadel Rumakat/Pemerhati Publik Maluku
Editor : RN BE02
