Maluku, RN Today.com – Pasar tradisional yang selama ini menjadi kebanggaan warga Negeri Wahai kini tampak memprihatinkan. Sebagian atap bangunannya telah rusak parah, nyaris tanpa pelindung, hingga langit tampak jelas dari dalam pasar. Padahal, pasar ini merupakan pusat ekonomi rakyat dan salah satu pasar tertua di wilayah Seram Utara.
Ironisnya, di tengah kondisi pasar yang makin hancur itu, pemerintah setempat justru masih terus menarik retribusi dari para pedagang. Pedagang kecil tetap diwajibkan membayar pajak lapak setiap bulan, sementara bangunan tempat mereka berjualan kian hari kian tak layak. Kondisi ini memicu kekecewaan warga yang menilai pemerintah daerah seolah hanya tahu memungut tanpa memberi perhatian balik terhadap fasilitas publik.
Koordinator Koalisi Pemuda Bangun Indonesia Timur (KPBIT), Karim Kabakoram, turut menyoroti hal tersebut. Ia menilai pemerintah daerah gagal menunjukkan tanggung jawab moral dan politik terhadap kebutuhan masyarakat Seram Utara. “Bagaimana bisa rakyat terus dibebani pajak, sementara fasilitas dasar seperti pasar saja dibiarkan rusak bertahun-tahun tanpa perbaikan?” ujarnya dengan nada tegas.
Kabakoram menilai pasar Wahai bukan sekadar tempat jual beli, tetapi simbol kehidupan ekonomi rakyat Seram Utara. Kerusakan yang dibiarkan begitu lama menggambarkan ketimpangan perhatian antara wilayah Seram Utara dengan pusat pemerintahan kabupaten di Masohi. Ia menyebut, pemerintah hanya sibuk mengurus wilayah pusat, sementara daerah pinggiran dibiarkan seperti anak tiri.
Lebih jauh, Kabakoram mendorong agar aspirasi masyarakat Seram Utara untuk pemekaran Kabupaten Seram Bagian Utara segera diwujudkan. Menurutnya, dengan terbentuknya daerah otonom baru, masyarakat bisa lebih mandiri dalam mengatur pembangunan dan mengelola sumber daya lokal tanpa harus menunggu belas kasihan dari pemerintah kabupaten induk. “Kalau pemerintah tetap menutup mata, maka satu-satunya jalan adalah mekar dan mengurus rumah tangga sendiri,” tegasnya.
Warga setempat berharap suara dari pemuda dan aktivis seperti KPBIT dapat membuka mata pemerintah. Mereka menuntut keadilan dan perhatian yang nyata, bukan sekadar pungutan tanpa balas. Bagi masyarakat Wahai, pasar tua itu bukan sekadar bangunan ia adalah denyut ekonomi yang perlahan sekarat diabaikan oleh tangan kekuasaan.
Sementara Camat Wahai Ahmad S. Ohorella, S.IP ketika di konfirmasi awak media beberapa waktu lalu menyebutkan “Kami memahami kekecewaan masyarakat, namun perlu kami sampaikan bahwa kerusakan Pasar Roupessy ini merupakan dampak bencana alam yang terjadi sebelum masa jabatan kami. Sejak tahun 2023, kami telah secara konsisten mengusulkan rehabilitasi pasar melalui berbagai jalur resmi, termasuk Musrenbang, namun realisasi anggaran masih menjadi kewenangan pemerintah kabupaten,” ungkapnya ke media
Mengenai retribusi pasar, kami tegaskan bahwa penarikan dilakukan oleh petugas Disperindag kabupaten, bukan oleh pihak kecamatan. Kami berkomitmen untuk terus mendorong perbaikan pasar ini melalui jalur formal dan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam setiap forum perencanaan pembangunan.”ujar Camat Wahai
Editor : RN BE02
