Papua, RN Today.com — Sebuah video yang beredar pada 10 Desember 2025 memperlihatkan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Sorong Raya membacakan pernyataan sikap keras terkait memburuknya situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah pegunungan Papua.
Dalam video tersebut, KNPB menilai operasi keamanan negara di Puncak dan Pegunungan Bintang telah memasuki fase darurat karena memaksa ribuan warga sipil mengungsi dan menimbulkan ancaman serius terhadap hak asasi manusia.
Dalam video tersebut, juru bicara KNPB menyampaikan bahwa operasi yang berlangsung di wilayah Oksibil, Bintang, Yahukimo, dan sekitarnya telah menciptakan pola baru kekerasan yang menyasar warga sipil. Mereka menegaskan bahwa masyarakat kehilangan akses terhadap makanan, obat-obatan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum.
Melalui narasi yang dibacakan dengan nada tegas, KNPB menyatakan bahwa banyak warga terpaksa melarikan diri ke hutan dan pegunungan demi menghindari operasi aparat. Kondisi itu disebut sebagai “darurat kemanusiaan” yang tak pernah ditangani serius oleh negara.
“Warga sipil tidak memiliki pilihan selain mengungsi. Mereka bertahan tanpa obat, tanpa makanan, dan tanpa jaminan keselamatan,” demikian potongan isi pernyataan yang disampaikan dalam video.
Video tersebut juga mengungkap dugaan perlakuan berlebihan terhadap anak dan pelajar Papua. KNPB menyoroti laporan mengenai anak usia 12–17 tahun yang disebut ditangkap dan diinterogasi tanpa pendampingan hukum, bahkan dianggap terlibat kelompok bersenjata tanpa bukti. Dalam pernyataannya, KNPB menyebut tindakan ini sebagai “pelanggaran serius terhadap hukum nasional dan internasional”, serta mendesak negara berhenti menjadikan anak sebagai sasaran operasi. ujar orator masa aksi
Masih dalam video, pembaca pernyataan sikap menegaskan bahwa momentum Hari HAM SEDUNIA harus menjadi pengingat bagi negara bahwa kekerasan sistematis terhadap masyarakat Papua telah menimbulkan penderitaan berkepanjangan.
KNPB menuntut:
– Penghentian operasi keamanan yang mengancam keselamatan warga sipil
– Investigasi independen atas dugaan pelanggaran HAM
– Pembukaan akses kemanusiaan ke wilayah terdampak
– Perlindungan khusus terhadap anak dan pelajar
“Kami mendesak negara menghormati martabat manusia dan menghentikan pola operasi yang menjadikan rakyat sebagai korban,” demikian salah satu bagian penutup dalam video. (MB)
Editor : RN BE02
