MALUKU, RN today.com – Pelaksanaan Konferensi Koordinator Cabang (Konkoorcab) PKC PMII Maluku yang digelar pada 10 Februari ditegaskan sebagai forum yang sah dan konstitusional. Hal ini disampaikan oleh Ketua PMII cabang Ambon, Taufik Souwakil, menanggapi polemik dualisme kepengurusan di tubuh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) wilayah Maluku.
Menurut Taufik, forum tersebut dihadiri oleh seluruh cabang sebagai peserta penuh, dengan total delapan cabang yang memiliki hak suara. Dalam proses pemilihan, Sahabat Slamet Basuki Notanubun ditetapkan sebagai Ketua PKC PMII Maluku terpilih setelah memperoleh dukungan dari lima cabang, yakni Tual, Maluku Tenggara (Malra), Maluku Tengah (Malteng), Kepulauan Aru (Aru), dan Ambon. Dengan perolehan tersebut, forum dinilai telah memenuhi unsur kuorum dan legitimasi organisasi.
“Konferensi tanggal 10 Februari adalah forum resmi karena melibatkan seluruh cabang dan dihadiri semua kandidat, baik kandidat PKC PMII Maluku maupun KOPRI PKC PMII Maluku. Prosesnya terbuka dan partisipatif,” tegas Taufik.
Ia juga menyoroti pelaksanaan konferensi sebelumnya yang digelar pada 28 November dan menetapkan Sahabat Amar Lusubun sebagai ketua. Menurutnya, forum tersebut tidak memenuhi ketentuan organisasi karena hanya dihadiri oleh empat cabang, yakni SBB, SBT, Ambon, dan Buru.
“Dari delapan cabang, hanya empat yang hadir. Itu jelas tidak memenuhi kuorum. Selain itu, forum tersebut disebut berjalan tanpa surat mandat resmi dari PB PMII,” ungkapnya.
Taufik menambahkan, pengakuan mengenai tidak adanya mandat dari PB PMII disampaikan langsung oleh Sahabat Adhy Kilrey yang memimpin jalannya konferensi tersebut, saat dikonfirmasi oleh Sahabat Slamet Basuki Notanubun.
Dengan demikian, pihaknya menegaskan bahwa hasil Konkoorcab 10 Februari merupakan satu-satunya keputusan yang sah secara organisatoris dan sesuai mekanisme AD/ART PMII. Ia berharap seluruh kader dapat menghormati keputusan forum demi menjaga soliditas dan marwah organisasi di Maluku.
“PMII adalah organisasi kader yang menjunjung tinggi konstitusi dan mekanisme. Mari kita kembalikan semuanya pada aturan organisasi dan tidak membangun opini yang menyesatkan,” tutup Taufik.
Editor : RN BE02
