MALUKU RN Today.Com – Kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, ke Maluku mendapat penolakan dan kritik keras dari Aliansi Mahasiswa dan Koalisi LSM se-Provinsi Maluku. Mereka menilai kunjungan Wapres bersifat seremonial tanpa solusi konkret, di tengah maraknya persoalan besar yang dibiarkan berlarut-larut, termasuk dugaan skandal limbah B3 di Pelabuhan Lingkar Terminal Container (LTC) Wayame, Kota Ambon.
Aliansi menegaskan bahwa aktivitas industri dan kapal di Pelabuhan LTC Wayame diduga kuat mencemari laut Teluk Ambon akibat pembuangan limbah berbahaya tanpa pengelolaan sesuai standar. Hasil pemantauan udara dan investigasi lapangan memperlihatkan indikasi pembuangan limbah minyak dan cairan kimia ke laut, yang mengancam ekosistem laut dan kehidupan nelayan.
“Kami menduga kuat adanya skandal limbah di Pelabuhan LTC Wayame yang dibiarkan tanpa tindakan. Ini bentuk dugaan kejahatan lingkungan serius, dan Wapres Gibran tidak boleh diam melihat kerusakan ini,” tegas Rudi Rumagia juru bicara Aliansi Mahasiswa dan Koalisi LSM se-Maluku kepada awak media (12/10/2025) di Kota Ambon
Aliansi menilai Dinas Lingkungan Hidup Maluku gagal menjalankan fungsi pengawasan dan tidak transparan kepada publik. Sementara aparat penegak hukum juga dianggap mandek dan tidak berani menyentuh pelaku industri yang diduga melakukan pencemaran.
“Kami minta Wapres Gibran memerintahkan investigasi menyeluruh dan audit lingkungan terhadap Pelabuhan LTC Wayame. Ini bukan waktu untuk pidato seremonial, tapi saatnya bertindak menyelamatkan laut dan rakyat Maluku,” lanjutnya
Sebagai bentuk tekanan publik, Aliansi Mahasiswa dan Koalisi LSM se-Maluku memastikan akan menggelar aksi damai pada hari Selasa mendatang, bertepatan dengan jadwal kunjungan Wapres Gibran ke Ambon. Aksi ini akan diikuti oleh berbagai elemen mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan LSM lintas kabupaten/kota di Maluku, serta dipastikan berlangsung damai dan tertib.
“Hari Selasa kami turun ke jalan. Aksi akan berjalan damai dan terukur, tapi sikap kami tegas: usut tuntas dugaan skandal limbah di Pelabuhan LTC Wayame dan tangkap semua yang terlibat,” tegas korlap aksi Aliansi itu
TUNTUTAN ALIANSI MAHASISWA & KOALISI LSM SE-PROVINSI MALUKU
1. Menolak keras kunjungan Wapres RI ke Maluku yang dinilai hanya seremonial tanpa solusi konkret.
2. Mendesak Pemerintah Pusat membatalkan pemotongan dana transfer daerah (DAU dan DAK) untuk Maluku yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, serta menyalurkan penuh hak fiskal daerah.
3. Meminta pencabutan izin penangkapan ikan dalam radius 12 mil laut dan mengembalikan hak kelola kepada nelayan lokal.
4. Menuntut kejelasan dan penyerahan PI 10% Blok Masela kepada Pemerintah Provinsi Maluku.
5. Meminta pencabutan izin PT Batu Licin di Kepulauan Kei yang diduga merusak lingkungan dan ekosistem pesisir.
6. Menuntut audit total terhadap seluruh proyek strategis nasional di bawah BWS dan BPJN Maluku.
7. Mengusut dugaan manipulasi data teknis dan penyimpangan anggaran proyek jalan Waipirit–Piru serta proyek lain di wilayah Maluku.
8. Mendesak pencopotan Kepala Pertamina Patra Niaga Maluku yang diduga bermain dalam distribusi BBM bersubsidi di Seram Bagian Barat.
Rumagia menegaskan, tanpa langkah konkret dari pemerintah pusat dan Wapres Gibran, Maluku akan terus menjadi korban dari kelalaian, korupsi, dan pencemaran lingkungan.
“Kami tidak akan diam. Skandal limbah LTC Wayame adalah simbol pembiaran di Maluku. Wapres Gibran harus dengar dan bertindak sekarang, bukan nanti,” tutup
Editor : RN (EB-)
