Ambon, RN Today.com – Gelombang kekecewaan publik kembali diarahkan kepada Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyusul sikapnya yang dinilai tidak konsisten dan cenderung tebang pilih dalam menangani sejumlah konflik sosial yang terjadi di Kota Ambon dan wilayah Maluku lainnya.
Sorotan tajam menguat setelah bentrokan antar kelompok pemuda di kawasan STAIN Kota Ambon tak kunjung mendapat respons langsung dari gubernur. Padahal, pada konflik serupa yang terjadi di Negeri Liang beberapa waktu lalu, Hendrik Lewerissa justru turun langsung ke lokasi untuk meredam ketegangan.
Ketua LSM Komando Garuda Sakti Maluku, Alwi Rumadan, menilai sikap tersebut tidak mencerminkan teladan seorang pemimpin yang adil dan berpihak pada seluruh rakyat Maluku.
“Ini bukan contoh kepemimpinan yang baik. Gubernur terkesan pilih kasih dalam menangani konflik. Ada wilayah yang cepat direspons, ada yang dibiarkan,” tegas Alwi kepada media, Selasa (6/1/2025).
Alwi mengingatkan, sebulan lalu pasca insiden pembacokan terhadap Gozi Rumain, pemuda asal Seram Bagian Timur (SBT) dan Kepulauan Kei menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Maluku hingga Kantor Gubernur Maluku. Aksi tersebut murni menuntut keadilan serta keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal penanganan hukum kasus kekerasan tersebut.
Namun, sikap gubernur saat menerima massa aksi kala itu justru menuai kekecewaan. Hendrik Lewerissa dinilai tidak menunjukkan empati, bahkan mempersoalkan lokasi aksi dan menyebut demonstrasi tersebut salah sasaran, disertai luapan emosi yang dianggap tidak pantas ditampilkan oleh seorang kepala daerah.
“Massa hanya menuntut keadilan. Tapi yang kami dapatkan justru sikap emosional dan pernyataan yang menyudutkan,” ujar Alwi.
Ironisnya, lanjut Alwi, dalam beberapa konflik lain yang terjadi belakangan ini, gubernur bersama Kapolda Maluku dan jajaran aparat keamanan terlihat sigap turun ke lapangan untuk melakukan negosiasi dan upaya perdamaian. Fakta tersebut berbanding terbalik dengan sikap diam yang ditunjukkan dalam konflik antara pemuda SBT dan Kailolo di kawasan STAIN Ambon.
“Kasus di STAIN dibiarkan, sementara konflik di Liang langsung direspons cepat. Ini jelas tidak adil,” kata Alwi.
Ia menegaskan, seorang gubernur seharusnya berdiri di tengah-tengah masyarakat, hadir sejak awal untuk mencegah eskalasi konflik, bukan baru bersuara setelah korban luka bertambah.
“Seharusnya sejak bentrokan pertama terjadi, gubernur sudah berada di tengah kedua kelompok untuk meredam konflik. Bukan menunggu situasi memburuk,” tegasnya.
Alwi juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat sipil dari dampak konflik sosial. Menurutnya, sebagai kepala daerah, gubernur memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan rasa aman bagi seluruh warga, tanpa membedakan latar belakang wilayah maupun kelompok.
Ia mengingatkan, dinamika politik di tingkat elite jangan sampai berdampak pada keberpihakan pemimpin terhadap rakyat.
“Jangan sampai rakyat dikorbankan akibat dinamika politik. Ini berbahaya dan bisa memicu sentimen negatif di tengah masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bentuk protes, LSM Komando Garuda Sakti Maluku bersama elemen masyarakat berencana menggelar aksi besar-besaran di Kantor Gubernur Maluku dalam waktu dekat. Aksi tersebut menuntut pertanggungjawaban gubernur atas perannya dalam melindungi rakyat serta keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik sosial di Maluku.
“Kami akan turun dengan kekuatan besar untuk menagih tanggung jawab gubernur. Sejauh mana kepedulian pemerintah terhadap konflik yang terus berulang?” tutup Alwi.
Masyarakat kini berharap Gubernur Maluku dapat hadir sebagai solusi konkret, bukan justru memperkuat persepsi publik bahwa penanganan konflik di Maluku dilakukan secara tebang pilih.
Editor : RN BE02
