MALUKU, RN toxay.com – Isu perubahan lokasi Maluku Integrated Port (MIP) dari Wasarisa, Pulau Seram, ke Ambon menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Pengamat Kebijakan Publik, W. Tomson, menilai wacana pemindahan lokasi tersebut bukanlah solusi, melainkan berpotensi menimbulkan masalah baru, terutama terkait kepercayaan publik dan keadilan pembangunan di Maluku.
“Kita harus jujur mengatakan bahwa masyarakat Pulau Seram sudah terlanjur berharap besar. MIP di Wasarisa bukan sekadar proyek, tapi simbol harapan perubahan ekonomi bagi masyarakat Seram,” ujar Tomson saat diwawancarai di Ambon, Minggu (1/2/2026).
Menurutnya, sejak awal pemerintah daerah telah meyakinkan publik bahwa MIP akan dibangun di Pulau Seram. Keyakinan itu mendorong masyarakat menaruh kepercayaan penuh terhadap rencana besar tersebut, termasuk harapan akan terbukanya lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.
“Kalau sekarang muncul isu pemindahan ke Ambon, wajar kalau masyarakat Seram merasa dikhianati. Ini bukan soal lokasi semata, tapi soal konsistensi dan komitmen pemerintah terhadap janji yang sudah disampaikan ke publik,” tegasnya.
Tomson mengingatkan, perubahan lokasi MIP tanpa penjelasan yang transparan dan tanpa melibatkan masyarakat justru akan memperburuk situasi. Ia menilai langkah tersebut berpotensi memicu kecemburuan sosial dan ekonomi antarwilayah di Maluku.
“Pemindahan ini justru membuka ruang ketidakadilan pembangunan. Pulau Seram kembali menjadi penonton, sementara pusat-pusat ekonomi terus menumpuk di Ambon,” katanya.
Ia menegaskan bahwa gubernur seharusnya tidak bersikap pimplan dalam menyikapi proyek strategis sebesar MIP. Ketidaktegasan dinilai akan berdampak buruk, baik terhadap kepercayaan masyarakat maupun minat investor.
“Investor butuh kepastian. Rakyat juga butuh kepastian. Kalau pemerintah sendiri ragu dan berubah-ubah, bagaimana mungkin kita bicara pembangunan jangka panjang,” ujarnya.
Terkait alasan kesiapan infrastruktur, energi, maupun lahan yang kerap dijadikan dalih pemindahan lokasi, Tomson menilai hal tersebut seharusnya menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
“Kalau persoalannya listrik, industri penunjang, atau lahan, itu tugas pemerintah untuk menyelesaikannya di Seram. Bukan malah memindahkan proyeknya. Negara hadir untuk menyiapkan prasyarat pembangunan, bukan menyerah pada kendala,” katanya.
Ia menekankan bahwa MIP memiliki makna strategis bagi Maluku, bukan hanya sebagai pelabuhan, tetapi sebagai motor hilirisasi dan penguatan ekonomi daerah.
“MIP di Pulau Seram bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan membuka lapangan kerja bagi generasi muda. Ini peluang lompatan ekonomi yang tidak boleh disia-siakan,” jelas Tomson.
Lebih lanjut, ia berharap gubernur Maluku mendengarkan aspirasi masyarakat Seram dan mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan rakyat secara luas.
“Harapan publik sederhana: gubernur tegas, konsisten, dan tidak pimplan. Hadirkan MIP di Wasarisa sesuai janji. Jika tidak, proyek ini akan dikenang sebagai simbol kebijakan yang gagal menjaga kepercayaan rakyat,” pungkasnya.
Editor : RN BE02
