Maluku, RN Today.com – Maluku hari ini bukan sekadar tertinggal, tapi dipelihara dalam kemiskinan. Provinsi kepulauan yang kaya laut dan darat ini justru terjebak sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia. Ironisnya, di tengah krisis fiskal, utang daerah yang menumpuk, dan ruang kelola sumber daya alam yang makin sempit, pemerintah daerah masih sibuk berlindung di balik jargon moral, alih-alih berani membuka diskursus kebijakan ekonomi alternatif.
Dunia Arab yang selama ini dikenal paling keras menolak perjudian mulai bersikap pragmatis. Uni Emirat Arab (UEA) resmi membangun kasino pertamanya, Wynn Al Marjan Island, dijadwalkan beroperasi awal 2027. Arab Saudi, penjaga dua kota suci, bahkan merancang kasino di Pulau Tiran dan Sanafir demi pariwisata dan diversifikasi ekonomi. Mereka paham satu hal: negara tidak bisa hidup dari dogma semata ketika rakyat butuh makan dan lapangan kerja.
Indonesia sebenarnya punya sejarah yang jujur soal ini. Jakarta pada era Ali Sadikin pernah memberlakukan pajak perjudian. Hasilnya konkret, bukan wacana. Pendapatan daerah melonjak dari Rp66 juta (1966) menjadi Rp122 miliar (1977). Uang itu membangun Taman Ismail Marzuki, jalan, dan fasilitas publik. Bukan dongeng, tapi fakta sejarah.
Lalu Maluku?
Laut dikeruk investor, tambang dibagi elite, hasil hutan habis, sementara rakyat disuruh sabar. Ketika sumber daya alam sudah nyaris tak bisa dikelola optimal karena regulasi pusat dan jerat utang, apa pilihan Maluku selain mencari sumber pendapatan baru yang realistis?
Perjudian hari ini bukan lagi lapak liar atau praktik gelap. Ia adalah industri dengan regulasi ketat, pengawasan negara, dan kontribusi pajak besar. Singapura membuktikannya. Malaysia memetik manfaatnya. Bahkan negara-negara Arab mulai meninggalkan kemunafikan ekonomi. Menolak perjudian atas nama moral, tapi membiarkan kemiskinan struktural,pengangguran masif, ketergantungan dana pusat,dan korupsi berjamaah,adalah kemunafikan hukum dan kebijakan
Publik Maluku patut mendesak Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath untuk berani berpikir melampaui pola lama. Jika judi online ilegal saja merajalela tanpa pajak, tanpa perlindungan sosial, dan hanya menguntungkan bandar gelap, mengapa negara dan Maluku tidak mengambil alih, mengaturnya, dan memajakinya untuk kepentingan publik?
Pajak perjudian bisa diarahkan tegas pendidikan dan beasiswa anak kepulauan, layanan kesehatan di pulau-pulau terluar,infrastruktur dasar,dan pemulihan fiskal daerah.
Ini bukan soal mempromosikan judi, tapi mengendalikan realitas. kemiskinan Maluku bukan takdir Tuhan, melainkan hasil kebijakan yang takut pada stigma, tapi berani membiarkan rakyat lapar. Jika UEA dan Arab Saudi saja bisa bersikap rasional demi masa depan ekonominya, maka pertanyaannya sederhana Apakah Maluku mau terus miskin demi menjaga citra, atau berani kaya demi menyelamatkan generasi?
Masalah Maluku hari ini bukan hanya soal pendapatan daerah, tapi ledakan pengangguran terdidik. Setiap tahun, universitas-universitas di Maluku negeri maupun swasta memproduksi ribuan sarjana. Mereka lulus dengan ijazah, tapi tanpa masa depan. Lapangan kerja nyaris tidak tersedia, industri minim, investasi seret, dan Pemerintah Provinsi Maluku miskin gagasan ekonomi struktural.
Akibatnya bisa ditebak sarjana menganggur, frustrasi sosial meningkat, dan kriminalitas tumbuh subur. Pencurian, narkoba, kekerasan, hingga kejahatan jalanan bukan muncul tiba-tiba ia lahir dari ketiadaan harapan. Ketika negara gagal menyediakan pekerjaan, maka jalan pintas ilegal menjadi pilihan rasional bagi sebagian warga.
Di titik inilah kebijakan ekonomi alternatif menjadi keharusan, bukan pilihan ideologis. Industri perjudian yang dilegalkan dan diatur ketat bukan hanya soal pajak, tetapi soal ekosistem ekonomi baru, hotel, pariwisata, keamanan, teknologi, hiburan, transportasi, hingga UMKM. Semua sektor ini menyerap tenaga kerja termasuk lulusan universitas di Maluku yang hari ini hanya menjadi angka statistik pengangguran.
Terus memproduksi sarjana tanpa membuka sektor ekonomi baru sama saja dengan memelihara bom waktu sosial. Pemerintah daerah tidak bisa terus bersembunyi di balik alasan moral, sementara realitas di lapangan adalah kriminalitas yang kian brutal dan generasi muda yang kehilangan arah.
Jika Pemerintah Provinsi Maluku di bawah komando Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath masih ingin disebut visioner, maka mereka wajib menjawab satu pertanyaan mendasar mau menyiapkan lapangan kerja nyata, atau terus mencetak sarjana untuk antre menganggur dan masuk statistik kriminal? Maluku tidak kekurangan orang pintar, Maluku kekurangan keberanian politik dan gagasan ekonomi radikal tapi realistis.
Editor : RN BE02
