MALUKU, RN Today.com – Kondisi ekonomi Provinsi Maluku saat ini berada pada titik nadir yang mengkhawatirkan. Meskipun data awal 2026 menunjukkan dinamika yang sekilas tampak “solid” secara makro, realitas di akar rumput menunjukkan ketimpangan struktural yang mendalam. Pertumbuhan ekonomi yang ada gagal terdistribusi secara merata, meninggalkan masyarakat pedesaan dalam jerat kemiskinan sistemik.
Maluku terlalu lama terjebak dalam ketergantungan tunggal pada sektor pertanian dan perikanan yang fluktuatif. Minimnya diversifikasi ekonomi dan lemahnya hilirisasi industri membuat nilai tambah produk lokal tidak dinikmati oleh rakyat. Fenomena menjamurnya “pondok jualan” di pinggir jalan bukanlah simbol kewirausahaan yang sehat, melainkan mekanisme bertahan hidup (survival mechanism) akibat sempitnya lapangan kerja formal.
Ketimpangan antara pusat kota dan pedesaan dipicu oleh, Infrastruktur Terbengkalai, Pelabuhan, dan jalan, yang belum terintegrasi menghambat arus logistik dan meningkatkan biaya hidup, Akses pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan yang sangat terbatas membuat tenaga kerja lokal kalah bersaing di pasar modern. Kurangnya kepastian hukum dan infrastruktur pendukung membuat investor enggan masuk ke wilayah Maluku.
Situasi ini merupakan rapor merah bagi jajaran kepemimpinan tertinggi, khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Masa depan provinsi ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan tanggung jawab moral yang ada di tangan Anda. Masyarakat tidak butuh retorika kemajuan; mereka butuh kebijakan konkret yang mampu mengubah perdagangan kecil-kecilan menjadi usaha yang kompetitif dan berkelanjutan.
Keberlanjutan ekonomi Maluku sangat bergantung pada kemauan politik (political will) pemimpinnya untuk melakukan reformasi birokrasi dan menciptakan ekosistem investasi yang inklusif. Tanpa langkah ekstrem, Maluku hanya akan terus menjadi penonton di tengah kekayaan sumber daya alamnya sendiri.
Oleh : Galib Rumodar, ketua umum Gerakan Masyarakat Bongkar Korupsi (GEMBOK)
Editor : RN BR03
