Maluku, RN today.com – Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Maluku sepanjang 2025 menunjukkan sinyal bahaya bagi ekonomi daerah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren penurunan yang konsisten dan kian mengkhawatirkan: dari Rp254,7 miliar pada triwulan I, turun menjadi Rp251,6 miliar di triwulan II, lalu anjlok tajam ke Rp151,2 miliar pada triwulan III.
Penurunan drastis ini bukan sekadar angka statistik. Ia mencerminkan melemahnya daya tarik Maluku di mata investor domestik, sekaligus memperlihatkan rapuhnya strategi pemerintah provinsi dalam mengelola dan memasarkan potensi ekonomi daerah. Sorotan pun mengarah pada kemampuan kepemimpinan Gubernur Maluku dalam menjaring investor dan membangun iklim usaha yang sehat.
Pengamat kebijakan publik, W. Tomson, menilai tren ini sebagai alarm keras bagi pemerintah daerah. “Jika PMDN terus menurun, yang paling terdampak bukan hanya neraca investasi, tetapi ekonomi rakyat. Lapangan kerja menyempit, perputaran uang di daerah melambat, dan kesejahteraan masyarakat ikut tertekan,” ujarnya ke media 07/02/2026.
Padahal, lanjutnya, Maluku dikenal memiliki kekayaan sumber daya yang besar. Sektor perikanan, pariwisata bahari, pertanian, hingga pertambangan menyimpan potensi ekonomi yang menjanjikan. Namun hingga kini, potensi tersebut belum mampu diterjemahkan menjadi investasi nyata yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat lokal.
Menurut Tom, Minimnya infrastruktur dasar, lemahnya promosi investasi, serta birokrasi yang dinilai lamban dan tidak adaptif menjadi faktor penghambat utama. Di sisi lain, persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi turut menurunkan kepercayaan investor domestik terhadap Maluku sebagai tujuan investasi yang aman dan menguntungkan.
”Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius di mana arah kebijakan investasi Pemerintah Provinsi Maluku? Tanpa strategi jangka panjang yang jelas dan terukur, investasi hanya akan menjadi jargon, sementara ekonomi rakyat terus berjalan di tempat,” tegasnya
lebih lanjut, Tom juga meminta Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan investasi daerah. Langkah konkret diperlukan, mulai dari pembenahan infrastruktur pendukung ekonomi rakyat, peningkatan kapasitas birokrasi, hingga penyusunan peta jalan investasi yang fokus pada sektor-sektor produktif berbasis potensi lokal.
Selain itu, sinergi dengan pemerintah pusat dan lembaga strategis nasional mutlak diperlukan agar Maluku tidak terus tertinggal dalam persaingan investasi antar daerah. Tanpa terobosan nyata, penurunan PMDN bukan hanya mencerminkan kegagalan menarik investor, tetapi juga kegagalan menghadirkan keadilan ekonomi bagi rakyat Maluku, ungkap Pengamat Muda Maluku itu
Editor : RN BE02
