Indonesia RN Today.com – Dalam panggung besar republik ini, rakyat seharusnya menjadi penentu arah bangsa. Namun kenyataannya, rakyat lebih mirip sapi betina yang patuh dan terus diperah demi kenyamanan para tuannya, elit politik, pejabat, dan pengusaha yang menguasai sawah kekuasaan. Mereka bekerja keras, membajak kehidupan demi sesuap nasi, sementara hasil keringatnya habis dibagi di meja anggaran dan pesta kekuasaan.
Sapi betina itu adalah petani, nelayan, pedagang kecil dimana mereka yang sejak fajar sudah berkeringat agar negeri ini tetap hidup. Tapi yang didapat bukan kesejahteraan, melainkan pajak tinggi, retribusi tanpa arah, dan kebijakan yang tak pernah berpihak. Di desa, mereka tercekik harga pupuk dan tengkulak. Di laut, nelayan dikepung kapal besar dan izin tambang laut. Di pasar, pedagang dipungut pajak atas lapak reot yang bahkan atapnya nyaris roboh.
Ironisnya, para penguasa masih menjual ilusi kemakmuran di depan kamera. Sementara rakyat terus dibebani pajak, negara justru kehilangan moral fiskalnya: pajak rakyat disedot, tapi tak disetor penuh ke kas negara. Birokrasi menjelma jadi labirin yang menyesatkan, rakyat yang patuh malah dijadikan sapi perah bagi sistem yang tak pernah selesai diperbaiki.
Di sektor pendidikan, yang konon menjadi dasar dan tanggung jawab melahirkan “Generasi Emas 2045”, nasibnya tak kalah muram. Sekolah rusak, guru tak terlatih, kurikulum berubah secepat kepentingan politik, dan anggaran pendidikan bocor dalam setiap tikungan proyek. Pemerintah berteriak tentang bonus demografi, tapi lupa bahwa bonus itu hanya akan jadi bencana bila anak muda kehilangan arah dan lapangan kerja.
Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi hingga ke “daerah kutub” adalah janji yang berani namun realitasnya, koruptor di negeri ini bukan bersembunyi di kutub, melainkan berseliweran di ruang rapat pemerintahan dan DPRD. Rakyat terus membayar harga mahal untuk janji yang tak kunjung ditepati. Rakyat menjadi sapi betina sejati, membajak sawah, melahirkan generasi, bahkan tubuhnya pun dijadikan santapan kekuasaan. Sapi jantan boleh berteriak, tapi sapi betina-lah yang diperah tanpa henti. Inilah wajah rakyat hari ini: setia, kuat, tapi terus dikhianati.
Lalu datanglah program populis dengan nama manis: Makan Bergizi Gratis. Di atas kertas, itu untuk memperkuat generasi emas. Tapi di lapangan, justru muncul kasus keracunan di sejumlah daerah simbol telanjang dari sistem yang asal jalan tanpa kontrol. Program gizi berubah jadi proyek politik, dan anak-anak dijadikan bahan eksperimen kebijakan yang penuh cela. Bagaimana mungkin kita bicara masa depan generasi emas jika hari ini anak-anak menjadi korban dari ketidakhati-hatian negara? Makanan bergizi seharusnya tumbuh dari pengawasan, bukan dari tender instan dan pencitraan murahan. Program yang lahir dari kepentingan politik akan mati di tangan rakyat yang lapar keadilan.
Sementara di sisi lain, negeri ini terus menanggung dosa eksploitasi sumber daya alam dan pelanggaran HAM. Gunung digali, hutan dibakar, laut dijarah, dan manusia diperjualbelikan atas nama investasi. TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) merajalela dari pekerja migran hingga anak-anak, semuanya menjadi komoditas global yang dibiarkan berjalan di bawah hidung kekuasaan.
Setiap kali rakyat menjerit, hukum menjadi bisu. Inilah potret buram lima tahun terakhir: aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi, justru sering menjadi bagian dari pelanggaran. Data dari KontraS dan YLBHI mencatat ribuan kasus penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, dan pembubaran paksa aksi rakyat oleh aparat kepolisian. Polri bahkan menempati posisi teratas dalam laporan Komnas HAM sebagai lembaga yang paling banyak diadukan. Kultur impunitas itu tumbuh subur karena lemahnya pengawasan dan pengendalian internal. Aparat Penegak Hukum (APH) kehilangan moral konstitusionalnya berubah dari pelindung menjadi pelaku.
Data Ombudsman RI mencatat maladministrasi tinggi, dari pemukulan tahanan hingga penyidikan sewenang-wenang. Rakyat yang mencari keadilan malah sering menjadi korban dari sistem yang seharusnya melindungi mereka. Di titik inilah demokrasi kehilangan jiwanya. Ketika hukum tunduk pada kekuasaan, dan aparat tak lagi dikoreksi, maka rakyat bukan lagi warga negara, tapi sekadar obyek administrasi.
Sapi betina tetap membajak, tetap melahirkan, tapi tak pernah diberi hak menentukan nasibnya sendiri. Karena itu, rakyat tak boleh lagi diam. Kedaulatan hukum harus dikembalikan ke tangan rakyat. Negara tidak boleh lagi menjadi alat penghisapan atas nama pembangunan. Sawah kekuasaan harus dibalikkan ke pemilik aslinya: rakyat petani, nelayan, pedagang, buruh, dan pemuda yang bekerja bukan untuk partai, tapi untuk kehidupan yang bermartabat. Sebab jika sapi betina terus dibiarkan membajak tanpa arah, maka suatu hari sawah bernama Indonesia akan tandus bukan karena tanahnya kering, tapi karena tuan-tuannya telah lupa siapa yang memberi makan mereka.
Penulis adalah Wartawan Redaksinewstoday.com (R)
Editor : RN BE02
