MALUKU, RN Today.com – Program kerja sama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan Pemprov Jawa Timur (Jatim) dalam bentuk misi dagang dan temu bisnis dinilai tidak memberikan dampak nyata bagi perekonomian Maluku. Program yang digagas Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa itu bahkan disebut sekadar “lip service”.
Program yang dicanangkan pada 23 April 2025 di The Natsepa Resort & Conference Center tersebut dikritik karena hingga hampir setahun berjalan tidak menunjukkan hasil konkret yang bisa dirasakan publik.
“Sudah hampir setahun program ini diluncurkan, tapi apa dampaknya? Apa capaiannya? Publik sama sekali tidak tahu. Ini program yang tidak punya hasil nyata,” tegas Pemerhati Kebijakan Publik dan Politik Maluku, Darul Kutni Tuhepaly, kepada media ini di Ambon, Senin (19/1/2025).
Menurut Tuhepaly, program ekonomi seperti misi dagang seharusnya menjadi instrumen strategis pemerintah daerah untuk menggerakkan roda perekonomian. Namun tanpa transparansi dan tindak lanjut yang jelas, program tersebut hanya menjadi seremoni belaka.
“Saat itu disampaikan akan dibentuk jejaring bisnis dengan melibatkan pelaku usaha. Harusnya sekarang sudah terlihat hasilnya, bahkan dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” ujarnya.
Mantan Anggota DPRD Maluku ini mempertanyakan sejauh mana keterlibatan pelaku usaha lokal dalam kerja sama tersebut. Ia menilai publik berhak mengetahui berapa banyak pengusaha Maluku yang benar-benar mendapatkan manfaat dari program misi dagang itu.
“Berapa pengusaha yang terlibat? Komoditas apa saja yang diperdagangkan? Apakah transaksi berjalan maksimal atau hanya di atas kertas?” bebernya.
Kutni menegaskan, jangan sampai transaksi ekonomi yang selama ini terjadi antara Maluku dan Jawa Timur bukan karena program misi dagang, melainkan karena relasi bisnis lama yang sudah berjalan secara mandiri oleh para pelaku usaha.
“Kalau sebelum program ini sudah ada konektivitas dagang, lalu apa nilai tambah dari misi dagang tersebut? Di mana manfaat konkretnya?” tandasnya.
Lebih jauh, Kutni menilai tujuan besar kerja sama kedua provinsi mulai dari penguatan sektor perdagangan dan industri, pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan kelautan, kehutanan, pemberdayaan masyarakat, penanaman modal, hingga investasi tidak terlihat realisasinya di lapangan.
“Atas nama pembangunan lintas sektor, semua itu hanya jadi narasi tanpa wujud,” kritiknya.
Kutni pun mendesak Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa agar lebih fokus pada penguatan sektor dasar, khususnya pemberdayaan petani, pedagang, dan pelaku usaha lokal di Maluku.
“Kuatkan dulu petani kita, pedagang kita, dan pelaku usaha kita. Pastikan komoditas yang dikembangkan bisa diproduksi secara berkelanjutan, bukan hanya muncul sesaat karena program seremonial,” tutupnya.
Editor : RN BE02
