Maluku, RN Today.com — Pemerhati Kebijakan Publik Maluku, W. Thomson, melontarkan sorotan keras terhadap Pemerintah Provinsi Maluku terkait Misi Dagang Maluku–Jawa Timur yang hingga kini tak kunjung menunjukkan hasil nyata. Agenda yang sebelumnya diklaim menghasilkan transaksi sekitar Rp437 miliar itu dinilai “menghilang tanpa jejak” dan minim transparansi.
Menurut Thomson, sejak misi dagang tersebut dilaksanakan, tidak pernah ada penjelasan terbuka kepada publik mengenai bentuk transaksi, pihak yang terlibat, maupun dampak langsung bagi masyarakat Maluku. Padahal, misi dagang itu diklaim sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau memang ada transaksi ratusan miliar, publik berhak tahu. Jangan biarkan rakyat hanya disuguhi klaim angka tanpa bukti,” tegas Thomson, Jumat (2/1).
Ia menilai, hingga saat ini misi dagang tersebut lebih tampak sebagai agenda seremonial ketimbang instrumen pembangunan ekonomi. MoU yang ditandatangani antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Jawa Timur pun dipertanyakan implementasinya.
“MoU jangan berhenti di atas kertas. Kalau tidak ada tindak lanjut yang jelas, maka ini hanya proyek pencitraan,” ujarnya.
Baca juga : Misi Dagang Maluku-Jawa Timur : Hilang Kabar, Ditelan Bumi
Thomson juga menyoroti potensi penggunaan anggaran daerah dalam pelaksanaan misi dagang tersebut. Menurutnya, setiap rupiah yang digunakan wajib dipertanggungjawabkan kepada publik, terutama jika hasil yang dijanjikan tidak pernah dirasakan masyarakat.
Ia mendesak Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa untuk segera memberikan klarifikasi resmi dan menyampaikan laporan terbuka terkait hasil misi dagang, termasuk realisasi kerja sama, sektor yang terlibat, serta manfaat konkret bagi pelaku usaha lokal dan masyarakat kecil.
“Transparansi adalah kunci. Jika pemerintah diam, kecurigaan publik akan semakin besar. Jangan salahkan rakyat jika mulai bertanya: ini misi dagang atau sekadar jalan-jalan berlabel prestasi?” kata Thomson.
Menurutnya, kegagalan memberikan penjelasan yang utuh akan memperkuat anggapan bahwa misi dagang tersebut tidak lebih dari agenda seremonial tanpa dampak struktural bagi ekonomi Maluku.
“Masyarakat Maluku tidak butuh jargon kerja sama. Yang dibutuhkan adalah bukti dan hasil nyata,” pungkasnya
Editor : RN BE02
