Opini, 4 Juni 2026
MALUKU, RN Today.com – Target penyerapan pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Maluku kembali menjadi sorotan. Dari proyeksi awal yang disebut mencapai Rp1,5 triliun, kabarnya respons yang diberikan pihak SMI hanya berada di kisaran Rp3,5 miliar.
Selisih yang sangat jauh ini bukan sekadar persoalan angka. Ia menjadi cermin telanjang atas lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam membangun kepercayaan lembaga pembiayaan terhadap proyek-proyek yang diajukan.
Memang, pinjaman ke lembaga seperti SMI bukanlah proses otomatis. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari studi kelayakan, kesiapan Detail Engineering Design (DED), bankability proyek, hingga penilaian kapasitas fiskal daerah. Namun ketika angka yang direspons hanya sebagian sangat kecil dari target yang diajukan, publik berhak mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi.
Sinyalnya cukup jelas. Bisa jadi proyek yang diajukan belum memenuhi standar pembiayaan, dokumen pendukung belum siap, atau bahkan kredibilitas tata kelola keuangan daerah belum cukup meyakinkan bagi kreditor. Di titik inilah diplomasi fiskal seorang kepala daerah dan jajarannya diuji. Bukan hanya soal mengajukan kebutuhan anggaran, tetapi kemampuan meyakinkan lembaga pembiayaan bahwa dana yang dipinjam akan digunakan secara produktif, terukur, dan aman.
Bagi Maluku, pembiayaan infrastruktur bukan sekadar urusan prestise atau pencitraan pembangunan. Ini adalah kebutuhan mendasar. Karakteristik wilayah kepulauan membuat konektivitas menjadi tantangan utama yang harus dijawab melalui pembangunan infrastruktur yang memadai.
Jalan lingkar pulau, pelabuhan penghubung, serta akses transportasi antarwilayah merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Tanpa dukungan infrastruktur yang baik, biaya logistik terus membengkak. Harga kebutuhan pokok di pulau-pulau kecil bisa berkali-kali lipat lebih mahal dibandingkan di Kota Ambon. Akibatnya, kesenjangan ekonomi antarwilayah semakin sulit dipersempit.
Ketika pintu pembiayaan dari SMI tidak terbuka sesuai harapan, berbagai proyek prioritas otomatis harus masuk daftar tunggu. Sementara itu, kemampuan APBD Maluku sangat terbatas karena masih bergantung besar pada transfer pemerintah pusat. Ruang fiskal menjadi sempit, pembangunan berjalan lambat, dan persoalan keterisolasian wilayah terus berulang dari tahun ke tahun.
Karena itu, kegagalan mencapai target pinjaman ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah.
Pemerintah Provinsi Maluku perlu memperkuat tim yang memahami mekanisme pembiayaan modern, mempercepat kesiapan dokumen teknis, meningkatkan kualitas perencanaan proyek, serta membangun tata kelola keuangan yang lebih kredibel dan transparan. Tanpa langkah-langkah tersebut, skema pinjaman yang seharusnya menjadi akselerator pembangunan hanya akan menjadi daftar harapan yang berulang setiap tahun.
Pada akhirnya, bagi Maluku, infrastruktur yang tertunda bukan sekadar persoalan kenyamanan masyarakat. Ini menyangkut keterhubungan wilayah, pemerataan ekonomi, dan masa depan pembangunan daerah kepulauan. Dan keterhubungan itu tidak bisa terus menunggu akibat diplomasi fiskal yang lemah.
Oleh : Bung Tomson
Pengamat Kebijakan Publik
Editor : RN-BE
