MALUKU, RN today.com – Pemerintahan Maluku yang dipimpin oleh Gubernur Hendrik Lewerissa telah berjalan selama satu tahun, namun masih banyak janji visi misi yang belum terealisasi dan dapat dirasakan masyarakat.
Kini Masyarakat Maluku masih menunggu hasil yang nyata dari pemerintahan ini, terutama dalam hal peningkatan tata kelola pemerintahan, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan. Satu tahun pemerintahan adalah saat yang tepat bagi Gubernur Hendrik Lewerissa untuk meningkatkan upaya dan mewujudkan janji-janji visi misi yang telah dibuat dalam bentuk kerja yang terukur .
Berikut ini penulis menakar pencapaian kepemimpinan gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan Abdullah Vanath berdasarkan patokan visi misi Sapta cipta lawamena..
1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
Faktanya, masih banyak kasus korupsi yang terjadi di Maluku, dan belum ada bukti bahwa reformasi birokrasi telah dilakukan secara efektif. Beberapa posisi penting pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Maluku diisi oleh keluarga dekat Gubernur Hendrik Lewerisa, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Gubernur Hendrik Lewerisa seharusnya membuktikan komitmennya dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan melakukan reformasi birokrasi yang nyata dan efektif, tanpa mengedepankan kepentingan keluarga maupun kelompok. Ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa pemerintahan Maluku dijalankan dengan adil dan transparan.
2. Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Tingkat Pengangguran
Angka kemiskinan di Maluku masih cukup tinggi, kesejahteraan belum merata dan program-program pembangunan belum efektif dalam mengurangi tingkat pengangguran Maluku yamg telah masuk dalam kategori tertinggi melewati ambang batas nasional
Angka penurunan kemiskinan di Maluku pada September 2025 tercatat sebesar 0,13 persen, dari 15,38 persen pada Maret 2025 menjadi 15,25 persen. Penurunan ini bisa dibilang tipis, karena hanya sebesar 0,13 persen.
Penurunan 0,13 persen masih sangat kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan di Maluku. Pemerintah Maluku perlu terus meningkatkan upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan angka pengangguran di Maluku cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Maluku pada Agustus 2025 mencapai 6,27 persen, naik 0,16 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2024.
Angka- Angka tetsebut, menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Maluku dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan lapangan kerja yang layak. Pemerintah Maluku perlu meningkatkan upaya untuk mengatasi masalah ini dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik bagi masyarakat Maluku.
Pemerintah Maluku harus lebih fokus pada program-program pembangunan yang tepat sasaran dan efektif guna pemerataan kesejahteran dan menurunkan angka pengangguran.
3. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia
Sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan di Maluku masih kurang, dan belum ada peningkatan signifikan dalam kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD) Provinsi Maluku, beberapa isu yang dihadapi dalam pendidikan di Maluku antara lain ketersediaan akses pendidikan yang terbatas, kesenjangan kualitas pendidikan, dan keterlibatan masyarakat yang masih kurang.
Dalam bidang kesehatan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku menunjukkan bahwa masih ada beberapa tantangan, seperti ketersediaan fasilitas kesehatan yang kurang dan kualitas layanan kesehatan yang masih perlu ditingkatkan.
Pemerintah Maluku perlu meningkatkan investasi dalam pembangunan sumber daya manusia, seperti pendidikan dan kesehatan, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kualitas guru dan tenaga kesehatan, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, Maluku dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan mencapai kemajuan yang lebih baik.
Sedangkan data indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku tahun 2025 mencapai 74,09, meningkat 0,69 poin atau 0,94 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 73,40. Selama 2020–2025, IPM Maluku meningkat sebesar 0,76 persen.
Angka IPM Maluku tahun 2025, masih tergolong sedang. Untuk konteks, IPM Indonesia tahun 2025 adalah 74,83, jadi Maluku masih terlalu sedikit di bawah rata-rata nasional.
Data IPM Maluku tahun 2025 tersebut, tidak sepenuhnya sejalan dengan data kesehatan dan pendidikan yang masih kurang. Beberapa indikator seperti angka harapan hidup bayi yang hanya 71,02 tahun dan kualitas pendidikan yang masih perlu ditingkatkan menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara IPM dan realitas di lapangan.
Dimensi kesehatan dan pendidikan yang masih kurang ini dapat mempengaruhi IPM Maluku. Misalnya, angka harapan hidup bayi yang rendah dapat menunjukkan bahwa kualitas layanan kesehatan masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, kualitas pendidikan yang masih kurang dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup.
Untuk itu, Pemprov Maluku perlu melakukan analisis lebih lanjut untuk memahami kesenjangan antara IPM dan realitas di lapangan, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan dalam meningkatkan IPM Maluku.
4. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur
Infrastruktur di Maluku masih kurang, dan belum ada peningkatan signifikan dalam konektivitas antar wilayah. Beberapa proyek strategis nasional (PSN) yang sedang dikerjakan di Maluku antara lain Lapangan Gas Abadi Blok Masela, Bendungan Way Apu di Pulau Buru, dan Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu.
Proyek-proyek ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi regional melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan pembangunan infrastruktur pendukung yang masih dalam tahap finishing (way apu) dan tahap perencanan (Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu dan Blok Masela)
Walaupun pemerintah Maluku telah menyusun beberapa regulasi dan program strategis untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025-2044. Akan tetapi, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti topografi dan logistik yang sulit, keterbatasan tenaga kerja terampil, dan resistensi sosial dari masyarakat.
Untuk itu , perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Maluku dan mengatasi tantangan-tantangan yang ada.
5. Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil di Maluku masih kurang. Namun, ada beberapa inisiatif positif seperti Program Sasi Laut yang diterapkan masyarakat lokal guna menjaga Kawasan Konservasi Perairan.
Tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan perubahan iklim masih menghambat upaya konservasi.
Pemerintah Maluku perlu meningkatkan upaya dan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.
6. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan
Pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan III 2025 mencapai 4,31%, meningkat dari 3,39% di triwulan sebelumnya. Ini *menunjukkan peningkatan, tapi tidak drastis*. Peningkatan ini didorong oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh 7,94%, serta Perdagangan Besar dan Eceran yang tumbuh 5,23%.
Faktor pendukungnya antara lain produksi ikan tangkap yang meningkat karena gelombang laut yang relatif rendah, konsumsi rumah tangga yang meningkat karena perayaan HUT Kota Ambon dan Gereja Protestan Maluku seraya hari besar keagamaan nasional (HBKN) , juga ekspor luar negeri yang meningkat karena permintaan ikan, udang, rempah-rempah, dan perhiasan/permata.
Tetapi di sisi lain Stabilitas ekonomi Maluku masih menjadi tantangan besar. Inflasi pada Desember 2025 mencapai 0,81% (m-to-m), tertinggi dalam enam bulan terakhir, dengan inflasi year-on-year sebesar 3,58% dan IHK 110,82. Harga pangan fluktuatif, kebijakan moneter kurang efektif, dan pertumbuhan ekonomi lambat menjadi faktor utamanya. Pemerintah Maluku perlu meningkatkan produksi pangan lokal, efisiensi distribusi, dan memperkuat kebijakan moneter untuk mengatasi masalah ini.
Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi m-to-m pada Desember 2025, seperti bawang merah, ikan selar/kawalinya, dan tarif angkutan udara, menunjukkan bahwa Gubernur Maluku tidak melakukan pengawasan harga yang efektif. Selain itu, kenaikan harga pada 9 indeks pengeluaran, termasuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,73%, menunjukkan bahwa Gubernur Maluku tidak melakukan upaya yang cukup untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Juga pada sektor Eksprt, jika berpatokan pada data BPS nasional. Ekspor Maluku justru mengalami penurunan drastis di tahun 2025, dengan nilai ekspor Januari-Juni 2025 hanya US$23,13 juta, turun 30,79% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Bahkan, ekspor Maluku Agustus 2025 tercatat nihil.
Dampaknya, pertumbuhan ekonomi Maluku melambat menjadi 1,44% di tahun 2025, dan ketimpangan ekonomi semakin melebar. Pemerintah Maluku perlu meningkatkan upaya untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif.
7. Penataan dan Revitalisasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan
Fakta menunjukkan bahwa konflik sosial di Maluku masih terjadi, dan beberapa kasus kriminal belum terselesaikan. Perkelahian antar kelompok masih menjadi masalah yang perlu diatasi, dan masyarakat masih merasa tidak aman.
Pemerintah Maluku perlu meningkatkan upaya dalam meningkatkan kohesi sosial dan penegakan hukum. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan program rekonsiliasi sosial dan dialog antar kelompok, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga adat dalam menjaga keamanan dan stabilitas.
Demikian yang dapat penulis koreksi dari pemerintahan Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath (HL-AV) dalam satu tahun pemerintahan dengan berpatokan pada visi misi SAPTA CITA LAWAMENA. Penulis berkesimpulan, pemerintahan HL-AV hanya layak diberikan rapor Hitam.
Rapor Hitam ini diberikan karena pemerintahan HL-AV belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi Maluku. Konflik sosial masih terjadi, kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, serta inflasi masih fluktuatif. Penulis menilai bahwa pemerintahan HL-AV belum efektif dalam menjalankan visi misi SAPTA CITA LAWAMENA.
Penulis : W. Tomson (Pengamat Kebijakan Publik)
Editor : RN BE02
