MASOHI, RN today.com – Proyek pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi air bersih di Kali Nua, Negeri Nua Nea, Kecamatan Amahai, yang sebelumnya ditargetkan rampung pada 2024, hingga memasuki tahun 2026 ini belum juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Masohi dan sekitarnya. Kondisi tersebut menuai kecaman keras dari Direktur Pusat Advokasi Maluku Peduli (PAMALI), Panji Kilbuty.
Panji menilai, proyek strategis yang digarap oleh Balai Wilayah Sungai Maluku (BWS) Maluku itu seharusnya menjadi solusi atas krisis air bersih yang selama ini dikeluhkan warga. Namun, molornya penyelesaian proyek justru memperlihatkan lemahnya komitmen dan manajemen pelaksanaan di lapangan.
“Sejak awal masyarakat dijanjikan bahwa tahun 2024 air bersih dari Kali Nua sudah bisa dinikmati secara maksimal. Faktanya, sampai 2026 masyarakat Masohi masih kesulitan air bersih. Ini bentuk kegagalan perencanaan dan pengawasan yang serius,” tegas Panji kepada wartawan, Jumat (21/2/2026).
Proyek yang mencakup pembangunan intake, pemasangan jaringan pipa transmisi sepanjang 9 kilometer hingga reservoir utama tersebut sebelumnya disebut-sebut bernilai strategis untuk menyuplai kebutuhan air bersih di Kota Masohi. Bahkan, Direktur PDAM Maluku Tengah saat itu, Calvin Tahamata, memastikan proyek tersebut akan tuntas sesuai target.
Namun menurut Panji, keterlambatan tanpa penjelasan transparan kepada publik merupakan bentuk pengabaian terhadap hak dasar masyarakat. Ia menegaskan bahwa akses terhadap air bersih adalah kebutuhan fundamental yang tidak boleh dipermainkan dengan janji-janji kosong.
“Air bersih bukan proyek biasa. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau target meleset, harus ada penjelasan terbuka, evaluasi menyeluruh, dan pertanggungjawaban. Jangan diam seolah tidak ada masalah,” ujarnya.
Panji juga menyoroti pentingnya menghormati nilai-nilai adat dan kearifan lokal dalam pelaksanaan proyek di Negeri Nua Nea. Ia mengingatkan agar jangan sampai masyarakat hanya dijadikan objek seremoni saat peletakan batu pertama, tetapi diabaikan saat proyek mangkrak.
Secara teknis, proyek air bersih umumnya meliputi tiga konstruksi utama, yakni intake sebagai pintu masuk air baku, instalasi pengolahan air (IPA/WTP), serta reservoir sebagai tempat penampungan sementara sebelum distribusi. Menurut PAMALI, apabila salah satu komponen tersebut belum berfungsi optimal, maka distribusi air ke masyarakat tentu tidak akan berjalan maksimal.
PAMALI mendesak BWS Maluku untuk segera membuka data progres fisik dan keuangan proyek kepada publik. Selain itu, mereka meminta dilakukan audit independen untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan anggaran maupun kesalahan teknis yang merugikan negara dan masyarakat.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan, kami akan mengambil langkah advokasi lebih lanjut, termasuk melaporkan persoalan ini ke aparat penegak hukum dan mendorong pemeriksaan menyeluruh. Masyarakat Masohi berhak mendapatkan air bersih, bukan sekadar janji,” tutup Panji.
Editor : RN BE02
