Maluku, RN today.com – Meningkatnya angka pengangguran di Maluku dinilai berpotensi memperbesar kerentanan konflik antar kelompok masyarakat. Pengamat kebijakan publik, W. Tomson, menegaskan bahwa pendekatan keamanan semata tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan sosial yang telah berlangsung lama di daerah tersebut.
Menurutnya, akar persoalan konflik di Maluku tidak hanya berada pada aspek sosial dan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh ketimpangan ekonomi yang belum tertangani secara menyeluruh. “Penguatan ekonomi rakyat adalah kunci utama. Jika masyarakat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang stabil, maka potensi konflik dapat ditekan,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Maluku mencapai 6,27 persen pada November 2025, melampaui rata-rata nasional sebesar 4,85 persen. Kondisi ini menjadi sinyal serius bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah strategis guna menjaga stabilitas sosial dan keamanan.
Tomson menilai, tingginya angka pengangguran dapat menjadi pemicu meningkatnya ketegangan sosial, terutama di wilayah yang memiliki sejarah konflik komunal. Oleh karena itu, ia mendorong Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, untuk segera merumuskan kebijakan yang fokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Beberapa langkah yang disarankan antara lain mendorong investasi di sektor potensial seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata. Ketiga sektor tersebut dinilai memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi serta mampu menggerakkan ekonomi lokal.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja, pendidikan vokasi, dan program magang juga dianggap penting. “Masyarakat harus dibekali keterampilan agar mampu bersaing di dunia kerja maupun menciptakan usaha mandiri,” tambahnya.
Dari sisi infrastruktur, pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas transportasi lainnya dinilai krusial untuk membuka akses ekonomi antar wilayah di Maluku yang berciri kepulauan. Konektivitas yang baik diyakini akan mempercepat distribusi barang dan jasa serta menarik minat investor.
Tak kalah penting, akses terhadap permodalan bagi masyarakat juga harus diperluas. Program kredit usaha rakyat dan dukungan pembiayaan lainnya perlu dioptimalkan agar masyarakat dapat mengembangkan usaha kecil dan menengah.
Dalam jangka panjang, penguatan ekonomi dinilai tidak hanya mampu menekan angka pengangguran, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menciptakan stabilitas sosial. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Maluku diharapkan dapat tumbuh menjadi daerah yang lebih sejahtera, aman, dan damai. (RN-BE)
