PENDIDIKAN

Pendidikan Terpinggirkan di SBT, PW Maluku Pemuda Muslimin Indonesia Desak Pemerintah Berikan Hak Dasar Anak

Share Berita

SBT, RN Today.com – Potret buram pendidikan di wilayah terpencil kembali mencuat. Kondisi memprihatinkan di SD Negeri 8 Kilmuri, Dusun Wolok, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), memantik reaksi keras dari Ketua PW Maluku Pemuda Muslimin Indonesia , Panji Kilbuti

Di tengah klaim pemerintah soal prioritas sektor pendidikan, fakta di lapangan justru menunjukkan ironi. Puluhan siswa di Dusun Wolok masih harus belajar di ruang kelas darurat berdinding gaba-gaba dan beratapkan rumbia jauh dari standar kelayakan pendidikan yang semestinya dijamin negara.

Panji menilai, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan keterbatasan anggaran, melainkan cermin dari kegagalan tata kelola dan distribusi pembangunan yang timpang. Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh abai terhadap hak dasar anak-anak di wilayah terpencil.

“Ini bukan soal miskin fasilitas semata, tapi soal keadilan. Bagaimana mungkin di era sekarang, anak-anak masih belajar di bangunan yang bahan atap dan dindingnya separah itu ? Minimal tidak bangunan darurat yang disediakan layak untuk ditempati. Ini merupakan kegagalan serius pemerintah dalam memastikan akses pendidikan yang layak dan merata,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kondisi geografis yang memperparah situasi. Sebelum adanya kelas darurat, siswa harus menempuh perjalanan jauh menuju sekolah induk di Desa Undur, bahkan harus menyeberangi sungai yang kerap meluap tanpa jembatan memadai. Dalam kondisi cuaca buruk, aktivitas belajar praktis terhenti.

Menurut Panji, alasan geografis tidak bisa terus dijadikan pembenaran atas lambannya intervensi pemerintah. Ia mendesak pemerintah daerah hingga pusat untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, serta rehabilitasi gedung sekolah permanen.

“Kalau dibiarkan, ini bukan hanya soal ketertinggalan pendidikan, tapi juga pelanggaran hak anak. Pemerintah harus berhenti sekadar mencatat masalah, dan mulai bekerja menyelesaikannya,” ujarnya.

Panji juga menyayangkan sikap apatis  Bupati dan Wakil Bupati serta tiga tokoh besar asal Seram Bagian Timur diantaranya Abdulah Vanath sebagai Wagub Maluku , Sadali Lie sebagai Sekertaris Daerah Maluku dan Alimudin kolatlena sebagai Anggota DPR RI. Jika ketiga tokoh besar ini serius memperhatikan kualitas pendidikan di Kabupaten SBT, maka Ruangan darurat SD Negeri 8 Kilmuri tidak semiris itu.

Lebih jauh, ia meminta adanya audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran pendidikan di wilayah Maluku, khususnya di SBT. Menurutnya, besarnya alokasi dana pendidikan secara nasional harus berbanding lurus dengan kondisi riil di lapangan.

Sementara itu, keberadaan ruang kelas darurat di Dusun Wolok memang menjadi solusi sementara yang membantu keberlangsungan proses belajar. Namun bagi Panji, solusi darurat memiliki klasifikasi yang mampu menunjang para siswa-siswi dalam proses belajar dan mencerna materi yang diberikan. Bukan malah sebaliknya.

“Anak-anak ini berhak mendapatkan ruang kelas yang aman, layak, dan manusiawi. Jangan biasakan mereka dengan keterbatasan seolah itu adalah hal normal,” pungkasnya. (RN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *