Jakarta, RN Today.com – Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi perhatian publik. Meskipun dinilai tepat sasaran dengan fokus pada anak-anak yang paling membutuhkan di daerah rawan stunting dan minim akses pangan bergizi, berbagai kendala teknis di lapangan menuntut evaluasi segera.
Fadli Rumakefing, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional, Solidaritas Pemuda Pemudi Desa (DPN SPEDA), menekankan pentingnya skema penyaluran MBG yang efektif. “Fokus utamanya adalah pemenuhan gizi anak sebagai aset masa depan bangsa,” ujarnya Minggu (19/04/2026).
Ia mengingatkan agar program ini tidak disalahartikan sebagai ajang mencari keuntungan semata, yang dapat menggeser tujuan utamanya menjadi sekadar aktivitas bisnis. Oleh karena itu, Fadli mendorong para pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengutamakan paradigma pelayanan gizi.
SPEDA juga menginisiasi Gerakan MBG Masuk Desa, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), demi pemerataan akses gizi. “Desa tidak boleh tertinggal dalam program strategis nasional ini,” tegas Fadli.
Fadli juga menyoroti temuan Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai beberapa dapur SPPG yang belum memenuhi standar operasional. Ia menduga hal ini disebabkan oleh kelalaian atau lemahnya pengawasan.
Ia menekankan perlunya monitoring lapangan yang lebih mendalam, bukan sekadar evaluasi administratif.
Selain itu, alokasi belanja BGN Tahun Anggaran 2025 juga mendapat sorotan. Pos anggaran seperti pengadaan kendaraan, jasa EO, pakaian, serta perangkat elektronik dinilai perlu dievaluasi ulang. Berbeda halnya dengan alokasi anggaran pembangunan SPPG sebesar Rp936,7 miliar yang dinilai sudah tepat karena terkait langsung dengan infrastruktur program.
Fadli menyimpulkan, “Di luar pembangunan SPPG, perlu dilakukan evaluasi total agar anggaran benar-benar berkorelasi dengan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.”
(RN-BR)
