Maluku, RN Today.com – Beredarnya flyer di media sosial yang memuat narasi “Aset Daerah Cuma Jualan Kampanye, PAD Stagnan, Ekonomi Rakyat Lemah, Butuh Terobosan, Bukan Obral Janji” merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang patut dihormati. Namun, narasi tersebut perlu disikapi secara objektif agar tidak membentuk opini publik yang mengabaikan fakta dan konteks pembangunan daerah ujar ikbal tomia, S.I.Kom.
Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah bukanlah sekadar janji politik ataupun komoditas kampanye. Aset daerah merupakan instrumen strategis yang dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pemerintah juga berpandangan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur hanya melalui satu indikator, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi fiskal daerah dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kapasitas ekonomi lokal, struktur penerimaan daerah, kebijakan pemerintah pusat, serta dinamika ekonomi nasional. Oleh karena itu, menyimpulkan bahwa pemerintah gagal hanya karena menilai satu indikator merupakan pendekatan yang tidak mencerminkan keseluruhan realitas pembangunan.
Selama masa kepemimpinannya, Bupati Buru Selatan La Hamidi, SH. Tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan kritik. Namun, kritik yang sehat seharusnya disampaikan berdasarkan data yang dapat diverifikasi, analisis yang komprehensif, serta melalui mekanisme demokrasi yang bertanggung jawab. Penyampaian narasi yang bersifat menghakimi tanpa didukung bukti yang memadai berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
Ikbal Tomia, S.I.Kom. menilai bahwa pemerintah kabupaten buru Selatan ditengah kepemimpinan La Hamidi, SH. tidak anti terhadap kritik. Sebaliknya, kritik yang konstruktif akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat, akademisi, organisasi kepemudaan, dan tokoh masyarakat demi merumuskan solusi atas berbagai tantangan pembangunan.
Editor : RN01
