AMBON, RN today.com – Anggota DPRD Kota Ambon, Milati Ibrahim, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon tidak bersikap pasif di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang terus meningkat tidak mungkin sepenuhnya ditopang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, Pemkot Ambon harus lebih agresif mencari dan memperjuangkan sumber pembiayaan dari pemerintah pusat.
Dorongan tersebut disampaikan Milati menyusul tidak adanya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk Kota Ambon pada Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026, Kota Ambon tercatat memperoleh alokasi DAK Fisik sebesar Rp0.
Bagi Milati, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat strategi pengusulan dan pengawalan program ke pemerintah pusat.
“Pemkot harus lebih aktif memperjuangkan kepentingan Kota Ambon ke pemerintah pusat. Jangan hanya mengandalkan APBD, karena kebutuhan pembangunan kita besar sementara kemampuan fiskal daerah terbatas,” tegas Milati, Senin (31/8/2026).
Ia menilai, keterbatasan fiskal tidak boleh dijadikan alasan untuk melambatkan pembangunan. Justru dalam situasi tersebut, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dan aktif membangun komunikasi dengan kementerian maupun lembaga pemerintah pusat.
Milati menegaskan, Pemkot harus mampu memetakan berbagai program nasional yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan di Kota Ambon, khususnya pada sektor infrastruktur dan pelayanan dasar.
Menurutnya, setiap usulan program harus dipersiapkan secara serius dengan dukungan data yang akurat, dokumen perencanaan yang matang serta persyaratan teknis yang lengkap.
“Kalau memang ada kebutuhan pembangunan yang bisa diperjuangkan melalui kementerian atau skema pembiayaan lainnya, maka harus diperjuangkan. Jangan sampai peluang itu hilang hanya karena kita kurang aktif mengusulkan dan mengawal,” ujarnya.
Politisi DPRD Kota Ambon itu juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak cukup hanya menyusun program dan berharap bantuan pemerintah pusat datang dengan sendirinya.
Sebaliknya, Pemkot harus aktif membawa persoalan dan kebutuhan masyarakat langsung ke kementerian terkait.
“Semua pintu harus diketuk. Jangan menunggu pemerintah pusat datang melihat persoalan kita. Pemkot harus datang membawa data, membawa kebutuhan masyarakat dan membawa solusi untuk diperjuangkan,” tandasnya.
Milati mencontohkan keberhasilan Pemkot Ambon dalam memperjuangkan sejumlah ruas jalan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Ruas jalan di kawasan Waiheru, Nania dan Wailete yang diperjuangkan sebelumnya telah dinyatakan lolos dalam program tersebut.
Menurutnya, keberhasilan itu membuktikan bahwa peluang mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat masih terbuka, selama pemerintah daerah mampu menyiapkan usulan yang memenuhi persyaratan dan melakukan pengawalan secara serius.
“Ini membuktikan bahwa ketika kita aktif memperjuangkan program, peluang itu ada. Pola seperti ini harus terus dilakukan dan diperluas ke sektor-sektor pembangunan lainnya,” katanya.
Milati berharap Pemkot Ambon tidak hanya fokus pada satu skema pembiayaan, tetapi mampu memanfaatkan seluruh peluang dukungan dari kementerian dan lembaga pemerintah pusat.
DPRD Kota Ambon, lanjut dia, pada prinsipnya siap memberikan dukungan terhadap langkah pemerintah daerah selama kebijakan dan program yang diperjuangkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kalau kebutuhan masyarakat besar sementara kemampuan anggaran daerah terbatas, maka cara kerja pemerintah juga harus lebih agresif. Kita tidak boleh hanya duduk menunggu. Kepentingan masyarakat Kota Ambon harus diperjuangkan,” pungkasnya.
Editor : RN01
