SBB RN Today.com – Ketua Jaringan Advokasi Masyarakat Adat (JAMAN), Burhanudin Kelutur, mendesak Pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) bersikap adil dalam menangani konflik Lisabata Pawae. Ia meminta tidak boleh ada tebang pilih dalam pemberian bantuan, perhatian pemerintah maupun proses penegakan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban.
Kelutur menegaskan, masyarakat Lisabata juga mengalami dampak serius akibat konflik tersebut. Kebun dan pohon cengkeh dilaporkan terbakar dan ditebang, sementara empat warga Lisabata disebut mengalami luka akibat tembakan.
Menurutnya, jika Negeri Lisabata dan Pawae sama-sama terdampak, maka pemerintah harus hadir secara proporsional dan memastikan seluruh korban mendapatkan perhatian serta bantuan sesuai kebutuhan.
“Jangan hanya melihat satu kelompok sebagai korban. Masyarakat Lisabata juga korban. Pemerintah harus adil, jangan sampai bantuan dan perhatian hanya diberikan kepada kelompok tertentu,” tegas Kelutur.
Ia juga mendesak APH segera mengusut dan menangkap pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penembakan terhadap warga Lisabata. Menurut Kelutur, persoalan penggunaan senjata api dalam konflik masyarakat harus menjadi perhatian serius aparat dan tidak boleh dibiarkan tanpa proses hukum yang jelas.
Kelutur mempertanyakan bagaimana senjata api dapat berada di tengah masyarakat dan meminta APH melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap asal-usul serta penggunaannya.
“Kalau ada masyarakat yang menggunakan senjata api, harus ditelusuri. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan dan kemudian memunculkan korban baru,” ujarnya.
Kelutur mengaku kecewa terhadap pemberitaan maupun pernyataan sejumlah pihak yang menurutnya cenderung melihat konflik secara sepihak. Ia meminta seluruh aktivis, pemerintah, tokoh masyarakat dan pihak lainnya tidak memperkeruh keadaan dengan narasi yang seolah-olah menempatkan kesalahan sepenuhnya pada salah satu kelompok.
Ia menegaskan bahwa dirinya tetap menghargai jalur perdamaian. Namun, perdamaian menurutnya tidak boleh dibangun dengan mengabaikan penderitaan salah satu pihak.
“Semua orang menginginkan perdamaian. Tetapi perdamaian harus dibangun dengan keadilan. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa ditinggalkan karena bantuan dan perhatian pemerintah hanya diberikan kepada pihak tertentu,” katanya.
Kelutur berharap pemerintah bersama APH segera mengambil langkah penyelesaian yang adil, transparan dan terukur. Penanganan konflik, kata dia, harus mengutamakan keselamatan masyarakat, pemulihan korban serta proses hukum terhadap setiap dugaan pelanggaran tanpa pandang bulu.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi melalui jalur konstitusional apabila tuntutan terhadap keadilan dan penegakan hukum tidak mendapat respons yang memadai.
“Kami ingin penyelesaian yang baik. Jangan sampai ketidakadilan dalam penanganan korban justru memperbesar masalah. Pemerintah dan APH harus hadir untuk semua masyarakat, bukan hanya untuk kelompok tertentu,” tutup Kelutur.
Editor: BR03
