MASOHI, RN Today.com – Dugaan ketidaksesuaian pembayaran gaji tenaga kontrak tahunan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana dilansir media Mapikor.com, Kamis (19/11/2026), mendapat perhatian serius dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Buruh Nikeuba (DPC FSB Nikeuba) Kabupaten Maluku Tengah, Jossy Tuhuleruw.
Menyikapi pemberitaan tersebut, Jossy Tuhuleruw mendesak Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, khususnya Bupati Zulkarnain Awat Amir, agar tidak menutup mata dan segera mengambil langkah konkret untuk memastikan terpenuhinya hak-hak tenaga kontrak yang bekerja di lingkungan RSUD Masohi.
Menurut Tuhuleruw, apabila informasi mengenai ketidaksesuaian antara nilai upah dalam kontrak kerja dengan realisasi pembayaran yang diterima pekerja benar adanya, maka persoalan tersebut bukan sekadar masalah administrasi, melainkan menyangkut hak normatif dan perlindungan tenaga kerja yang wajib mendapatkan perhatian serius.
Dalam pemberitaan Mapikor.com disebutkan, pekerja mengaku hanya menerima upah sebesar Rp650.000, sementara nilai yang tercantum dalam kontrak kerja tahun 2025 diduga mencapai Rp1.500.000 per bulan.
“Saya tegaskan, jangan sampai tenaga kerja sudah mengikatkan diri dalam kontrak kerja, menjalankan kewajiban pelayanan kepada masyarakat, tetapi hak atas upah justru tidak diberikan sesuai kesepakatan. Kalau benar ada perbedaan antara nilai kontrak dan realisasi pembayaran, manajemen RSUD Masohi wajib menjelaskan secara terbuka apa dasar pemotongannya, ke mana selisihnya, dan siapa yang bertanggung jawab,” tegas Jossy.
Ia menegaskan, persoalan ini harus dilihat dalam perspektif hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Apalagi, Indonesia telah memiliki regulasi baru, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026.
Menurutnya, regulasi tersebut memberikan landasan hukum yang tegas mengenai kewajiban pemberi kerja dalam memenuhi hak pengupahan pekerja.
Ia merujuk Pasal 135 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2026, yang menegaskan bahwa pemberi kerja wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan.
Selanjutnya, Pasal 135 ayat (4) mengatur bahwa kesepakatan pengupahan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahkan, Pasal 135 ayat (5) menegaskan bahwa apabila kesepakatan tersebut lebih rendah atau bertentangan dengan ketentuan hukum, kesepakatan itu batal demi hukum dan pengupahan harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
“Ini bukan lagi sekadar persoalan saling mengklaim. Negara sudah memberikan landasan hukum yang jelas. Kalau dalam kontrak kerja tercantum nominal tertentu, maka pemberi kerja wajib memenuhi kesepakatan tersebut. Tidak boleh ada pembayaran yang berbeda tanpa dasar hukum dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Tuhuleruw juga menyoroti Pasal 135 ayat (6) UU Nomor 27 Tahun 2026 mengenai pengenaan denda terhadap pemberi kerja yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa ketentuan pelaksanaan pengupahan tetap harus diperhatikan. Berdasarkan Pasal 310 UU Nomor 27 Tahun 2026, peraturan pelaksanaan dari ketentuan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru.
Dengan demikian, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 51 Tahun 2023 dan PP Nomor 49 Tahun 2025 tetap menjadi salah satu rujukan dalam pemeriksaan persoalan pengupahan.
Pasal 55 ayat (1) PP Nomor 36 Tahun 2021 juga menegaskan kewajiban pemberi kerja membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan dengan pekerja/buruh.
“Karena itu, kami meminta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tengah memeriksa secara serius persoalan ini. Jangan hanya mendengar penjelasan manajemen, tetapi periksa kontrak kerja, daftar pembayaran, slip gaji, dan bukti transfer. Jika ditemukan selisih pembayaran yang tidak memiliki dasar hukum, hak pekerja harus segera dipenuhi,” ujarnya.
Selain persoalan pembayaran upah, Tuhuleruw turut menyoroti pengakuan pekerja terkait kontrak kerja tahun 2026 yang disebut-sebut tidak diberikan salinannya kepada tenaga kontrak. Bahkan, terdapat pengakuan bahwa pekerja tidak memperoleh kesempatan membaca secara utuh dokumen perjanjian sebelum menandatanganinya.
Menurutnya, apabila kondisi tersebut benar terjadi, maka praktik administrasi ketenagakerjaan di lingkungan RSUD Masohi perlu dievaluasi secara menyeluruh. Kontrak kerja merupakan dokumen penting yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga pekerja harus memperoleh kesempatan memahami seluruh isinya serta mendapatkan salinan perjanjian tersebut.
“Bagaimana seorang pekerja bisa mengetahui hak dan kewajibannya kalau salinan kontrak saja tidak diberikan? Jangan sampai pekerja hanya diminta menandatangani dokumen, tetapi tidak mengetahui secara utuh isi perjanjian yang mengikat dirinya. Ini harus dibenahi. Transparansi kontrak adalah bagian penting dari perlindungan pekerja,” tandasnya.
Lebih jauh, Tuhuleruw meminta agar status hubungan kerja para tenaga kontrak juga diperiksa berdasarkan ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.
Menurutnya, penggunaan sistem kontrak tahunan harus memenuhi persyaratan hukum, termasuk ketentuan mengenai jenis pekerjaan, jangka waktu perjanjian, serta hak-hak pekerja. Pemeriksaan juga perlu memastikan apakah pekerjaan yang dilakukan benar-benar memenuhi kriteria pekerjaan yang dapat diikat dengan PKWT atau justru merupakan pekerjaan yang bersifat tetap.
Ia menegaskan, status kontrak tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi perlindungan hukum maupun mengabaikan kesejahteraan tenaga kerja.
“Jangan karena mereka berstatus tenaga kontrak, lalu hak-haknya bisa diperlakukan sesuka hati. Mereka juga manusia, punya keluarga, punya kebutuhan hidup, dan setiap hari mengabdikan tenaga serta waktu untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat. Keringat pekerja harus dihargai dan dibayar secara layak sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Sebagai organisasi serikat buruh, FSB Nikeuba Kabupaten Maluku Tengah meminta Dinas Tenaga Kerja, Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah, serta instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola tenaga kontrak di RSUD Masohi.
Ia juga meminta Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, turun tangan memastikan persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut.
Menurutnya, apabila ditemukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja maupun ketentuan perundang-undangan, pihak yang bertanggung jawab harus segera menyelesaikan kewajibannya, termasuk membayarkan hak pekerja yang terbukti belum dipenuhi.
“Jangan berhenti pada pemanggilan atau klarifikasi. Kami meminta pemeriksaan secara menyeluruh. Cocokkan kontrak dengan bukti pembayaran. Kalau dalam kontrak tertulis Rp1,5 juta, sementara yang diterima hanya Rp650 ribu, harus ada penjelasan tertulis dan dasar hukum yang jelas. Tidak boleh ada ruang gelap dalam pengelolaan hak tenaga kerja,” tandasnya.
Ia menambahkan, rumah sakit pemerintah seharusnya menjadi contoh dalam menerapkan tata kelola kelembagaan yang transparan, profesional, dan berkeadilan, termasuk dalam memperlakukan tenaga kerja yang menjadi bagian penting dari pelayanan kesehatan masyarakat.
“Rumah sakit pemerintah bukan hanya dituntut memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tetapi juga harus menjadi contoh dalam menghormati hak-hak pekerjanya. Jangan sampai institusi yang seharusnya memberikan pelayanan kemanusiaan justru menyisakan persoalan kesejahteraan bagi orang-orang yang bekerja di dalamnya,” tutup Jossy Tuhuleruw.
Bagi FSB Nikeuba, persoalan ini harus menjadi momentum evaluasi terhadap tata kelola tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Sebab, pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya diukur dari pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga dari bagaimana pemerintah menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak para pekerjanya.
Editor: Admin RN
