AMBON, RN Today.com – Sekretaris Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan Indonesia sekaligus Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi., DEA., menegaskan bahwa masa depan Indonesia sebagai negara maritim harus dibangun melalui penyiapan sumber daya manusia (SDM) unggul, khususnya di wilayah provinsi kepulauan.
Menurutnya, cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya menjadi wacana pembangunan. Indonesia harus mampu tampil sebagai kekuatan besar dalam bidang kemaritiman, dengan menjadikan laut sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Prof. Agung di Ambon, Jumat (21/11/2026), saat menjelaskan pentingnya pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan Indonesia sebagai wadah kolaborasi dan perjuangan bersama perguruan tinggi di wilayah kepulauan.
Ia menilai, selama ini potensi maritim Indonesia kerap digaungkan sebagai masa depan bangsa. Namun, realisasi pembangunan yang berpihak pada kekuatan maritim, terutama dalam pengembangan SDM di daerah kepulauan, masih membutuhkan perhatian serius.
“Prinsipnya, perguruan tinggi harus menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan untuk menyiapkan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Kita ingin Indonesia menjadi kekuatan besar dalam bidang kemaritiman. Kesejahteraan masyarakat harus bisa dibangun melalui laut. Masa depan kita memang ada di laut,” ujarnya.
Prof. Agung menjelaskan, salah satu persoalan mendasar yang dihadapi perguruan tinggi di wilayah kepulauan adalah ketimpangan pembangunan dan konsentrasi kekuatan pendidikan tinggi yang selama ini lebih besar berada di Pulau Jawa.
Kondisi tersebut, menurutnya, membuat perguruan tinggi di daerah kepulauan membutuhkan kebijakan afirmasi dari pemerintah agar memiliki kesempatan yang lebih setara dalam meningkatkan kualitas pendidikan, riset, infrastruktur, serta pengembangan SDM.
Karena itu, konsorsium diharapkan tidak sekadar menjadi ruang pertemuan akademisi, tetapi berkembang menjadi kekuatan kolektif yang mampu memperjuangkan kepentingan pendidikan tinggi di sepuluh provinsi kepulauan Indonesia.
Melalui konsolidasi tersebut, perguruan tinggi diharapkan memiliki posisi tawar atau bargaining position yang lebih kuat ketika menyampaikan kebutuhan dan persoalan riil daerah kepada pemerintah pusat.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis bukti atau evidence based. Setiap gagasan dan rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah maupun DPRD harus didukung data ilmiah, fakta lapangan, serta kajian akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Tekanan akademik yang kita berikan harus berdasarkan data dan fakta yang valid tentang kondisi faktual hari ini. Kita harus menyampaikan persoalan yang dihadapi daerah, sekaligus menawarkan langkah-langkah solusinya,” jelasnya.
Menurut Prof. Agung, perjuangan membangun daerah kepulauan tidak bisa hanya mengandalkan perguruan tinggi. Diperlukan sinergi antara kalangan akademisi, pemerintah daerah, DPRD, serta dukungan masyarakat agar terdapat pemahaman dan arah perjuangan yang sama.
Lebih jauh, ia menyebut salah satu agenda strategis dalam jangka pendek adalah mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan.
Regulasi tersebut dinilai penting untuk memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi daerah kepulauan, sehingga pemerintah daerah memiliki kapasitas lebih memadai dalam membiayai pembangunan, termasuk pemberian beasiswa, penguatan infrastruktur pendidikan tinggi, serta peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia.
“Kalau tidak ada dukungan anggaran, bagaimana kita mau memberikan beasiswa? Bagaimana kita bisa membantu menyiapkan infrastruktur pendidikan tinggi yang memadai, berkualitas dan bermutu?” tegasnya.
Ia berharap konsolidasi melalui Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan Indonesia dapat menjadi langkah konkret untuk memperkuat perjuangan daerah kepulauan, sekaligus memastikan potensi maritim Indonesia benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, pembangunan Indonesia sebagai kekuatan maritim dunia harus dimulai dari penguatan manusia, ilmu pengetahuan, dan keberpihakan kebijakan terhadap wilayah kepulauan.
Editor: RN01
