Maluku RN Today.com – Kontroversi penetapan struktur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku periode 2025–2027 memasuki babak baru setelah munculnya kritik keras dari Sekretaris Komisariat IMM KIP Universitas Pattimura (Unpatti), Ambon, adanya ketimpangan serius dalam komposisi pengurus yang dinilai mencoreng integritas sistem perkaderan IMM
Samil Rahareng mengungkapkan keputusan DPP IMM dan DPD IMM Maluku menunjukkan kurangnya transparansi dan mengabaikan suara Cabang dan Komisariat, yang merupakan tulang punggung gerakan IMM di Maluku.
“Ini bukan sekadar kekeliruan teknis. Ini cacat struktural yang sangat serius. IMM memiliki tradisi kaderisasi berjenjang yang wajib ditaati, dan keputusan ini secara terang-terangan melanggar prinsip dasar itu,” ujarnya kepada awak media Sabtu, (06/12/2025).
Dirinya menambahkan melalui Investigasi internal yang di lakukan terdapat tiga kejanggalan utama, masuknya kader tanpa proses perkaderan struktural, tidak ada verifikasi rekam jejak dan kapasitas, serta penyisihan kader yang sudah berproses dengan benar.
Samil juga menuntut DPP dan DPD IMM Maluku untuk melakukan audit internal, evaluasi ulang terhadap nama-nama yang tidak memiliki rekam jejak kepengurusan, dan perbaikan total terhadap komposisi yang dianggap tidak mencerminkan asas kaderisasi berjenjang.
“DPD dan DPP harus bertanggung jawab atas kekacauan ini. Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah, bukan organisasi yang dibangun dengan lompatan instan. IMM dibangun oleh proses, disiplin, dan integritas,” tegas Samil.
Kontroversi ini berpotensi memicu konflik internal antar kader, IMM harus dikembalikan kepada marwahnya. Struktur yang cacat tidak memiliki legitimasi moral. Kami akan terus bersuara sampai ketertiban kaderisasi ditegakkan kembali, tutupnya
Editor: RN BR03
