Maluku, RN Today.com – Aliansi Mahasiswa Bupolo (AMB) Kabupaten Buru berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Maluku pada Rabu, 7 Januari 2026. Aksi ini menjadi bentuk perlawanan mahasiswa terhadap dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam praktik tambang emas ilegal Gunung Botak yang hingga kini tak kunjung diberantas secara tuntas.
Mahasiswa mengklaim telah mengantongi sejumlah bukti kuat, termasuk rekaman video, yang menunjukkan adanya dugaan keterlibatan seorang anggota Polri berpangkat Ipda, bernama Muhammad Naim Uslan, yang saat ini bertugas di Polres Pulau Buru.
Nama Muhammad Naim Uslan mencuat setelah diduga membiarkan bahkan melindungi aktivitas tambang ilegal, meskipun Pemerintah Provinsi Maluku telah secara resmi mengeluarkan instruksi penghentian seluruh operasi tambang di kawasan Gunung Botak. Ironisnya, oknum tersebut disebut-sebut justru meminta imbalan atau keuntungan tertentu dari para penambang agar aktivitas ilegal tetap berjalan.
Ketua Aliansi Mahasiswa Bupolo, Viky Besan, menegaskan bahwa aksi demonstrasi ini bukan sekadar gertakan moral, melainkan bentuk tuntutan serius terhadap institusi kepolisian agar membersihkan tubuhnya dari oknum yang diduga bermain dalam kejahatan sumber daya alam.
“Kami mendesak Kapolda Maluku untuk segera mencopot dan memproses hukum Ipda Muhammad Naim Uslan. Dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam tambang ilegal Gunung Botak adalah bentuk pengkhianatan terhadap tugas dan sumpah sebagai aparat penegak hukum,” tegas Besan.
Menurut Besan, pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga memperparah kerusakan lingkungan, memicu konflik sosial, serta menambah daftar panjang praktik mafia tambang yang selama ini terkesan kebal hukum.
Dalam aksi yang direncanakan berlangsung di depan Polda Maluku, mahasiswa memastikan akan menyerahkan langsung bukti-bukti yang mereka miliki kepada pihak kepolisian, termasuk video yang diduga memperlihatkan keterlibatan oknum tersebut dalam operasi tambang ilegal.
“Jika Polda Maluku serius menegakkan hukum, maka tidak boleh ada kompromi. Aparat yang terlibat harus ditindak tegas, bukan dilindungi,” tambah Besan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Pulau Buru terkait tudingan tersebut. Publik kini menanti sikap tegas kepolisian, apakah akan membersihkan institusinya dari praktik mafia tambang, atau kembali membiarkan kasus Gunung Botak menjadi simbol lemahnya penegakan hukum di Maluku.
Editor ; RN BE02
