Seram Utara, RN today.com – Di balik narasi pembangunan dan janji pemerataan, lima negeri lintas pegunungan di Seram Utara Kaloa, Elimata, Hatiuolo, Manusela, dan Maraina masih hidup dalam keterisolasian ekstrem. Akses jalan rusak parah, sedikitnya 25 jembatan besar dan kecil dalam kondisi tidak layak, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan yang nyaris tak tersentuh negara.
Ironisnya, kondisi ini berlangsung hingga 80 tahun Indonesia merdeka, namun masyarakat di lima negeri tersebut mengaku belum pernah merasakan hak dasar sebagai warga negara.
Sekretaris Negeri Kaloa, Yohanis Atuany, dengan nada getir meminta Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Pemerintah Provinsi Maluku, serta DPRD agar tidak lagi menutup mata terhadap penderitaan warga pegunungan Seram Utara.
“Kami tidak bicara kemewahan. Kami hanya minta jalan, jembatan, kesehatan, pendidikan, dan penerangan. Hak dasar yang seharusnya sudah kami terima sejak lama,” tegas Atuany 06/02/2026
Hasil Alam Melimpah, Tapi Terpenjara Akses
Lima negeri ini sesungguhnya memiliki potensi hasil hutan dan kebun yang besar damar, cokelat, kelapa, ubi, serta aneka buah-buahan. Namun seluruh potensi itu mati di tempat, karena buruknya akses jalan membuat hasil kebun sulit dibawa keluar, biaya angkut mahal, dan ekonomi warga tercekik.
Sakit = Bertaruh Nyawa
Kondisi paling memprihatinkan adalah pelayanan kesehatan. Petugas kesehatan dari kecamatan hanya bisa masuk 3–4 bulan sekali, itu pun tergantung cuaca dan kondisi jalan.
Jika ada warga sakit, mereka harus digotong berjalan kaki sejauh 25 kilometer, menembus hutan dan sungai, baru bisa mencapai jalan raya dan melanjutkan perjalanan dengan kendaraan menuju puskesmas atau rumah sakit terdekat.
“Ini bukan sekadar sulit, ini mempertaruhkan nyawa,” ujar Atuany.
Bangun Rumah Pun Harus Memikul Semen Puluhan Kilometer
Derita serupa dirasakan saat warga ingin membangun rumah. Satu sak semen harus dipikul berjalan kaki sejauh 25 hingga 30 kilometer melewati medan pegunungan. Kondisi ini memperlihatkan betapa negara benar-benar absen di wilayah tersebut.
Warga Rela Dana Desa Dipakai, Asal Jalan Terbuka
Dengan nada penuh keikhlasan, Atuany bahkan menyampaikan usulan ekstrem demi membuka isolasi.
“Kami rela Dana Desa (DD) dan ADD lima negeri Pegunungan dipakai, asal jembatan-jembatan besar dibangun pemerintah. Jembatan kecil biar jadi tanggung jawab kami. Kami ikhlas.”
Pernyataan ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah ketika rakyat yang hidup dalam keterbatasan justru lebih siap berkorban dibanding pengambil kebijakan.
Tenaga Kesehatan dan Guru Lokal Jadi Harapan
Atuany juga mendorong agar tenaga kesehatan dan pendidik direkrut dari anak-anak lima negeri, karena mereka telah terbiasa dengan kondisi pegunungan dan diyakini lebih betah mengabdi dibanding tenaga dari luar.
Suara serupa datang dari anak negeri Seram Utara, Ahmad Salatin, yang menegaskan bahwa persoalan ini bukan isu baru, melainkan warisan pembiaran struktural yang terus berulang tanpa solusi nyata.
Negara Tidak Boleh Absen
Persoalan lima negeri di pegunungan Seram Utara bukan sekadar soal infrastruktur, melainkan pelanggaran terhadap hak dasar warga negara yaitu hak atas kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan aksesibilitas.
Pemkab Maluku Tengah, Pemerintah Provinsi Maluku, dan DPRD tidak lagi punya alasan untuk diam. Jika negara terus abai, maka pembangunan hanyalah slogan, dan kemerdekaan belum benar-benar sampai ke pegunungan Seram Utara.
”Rakyat sudah terlalu lama berjalan kaki. Kini giliran pemerintah yang harus melangkah,” ujar salatin.
Editor : RN BE02
