MALUKU, RN Today.com – Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Maluku Pemuda Muslimin Indonesia meminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya dugaan penyimpangan dalam realisasi anggaran belanja barang dan jasa pada Setda SBT yang nilainya disebut mencapai miliaran rupiah.
Ketua PW Maluku Pemuda Muslimin Indonesia menilai dugaan penyimpangan itu bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja APBN serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD.
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya mengelola anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, di lingkungan Sekretariat Daerah SBT justru diduga terjadi praktik yang mengarah pada Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Ia mengungkapkan, terdapat dugaan bahwa sejumlah penggunaan anggaran belanja barang dan jasa tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah. Bahkan, terdapat dugaan manipulasi dokumen pertanggungjawaban dengan menggunakan dokumen dari tahun-tahun sebelumnya sebagai dasar pelaporan penggunaan anggaran.
“Apabila dugaan tersebut benar, tentu sangat memprihatinkan. Di saat masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi, justru ada dugaan penyalahgunaan anggaran negara yang seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti lemahnya sistem pengendalian internal di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur yang dinilai membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Meminta Kepala Daerah Bertindak Tegas
Ketua PW Maluku Pemuda Muslimin Indonesia mendesak Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur agar segera mengambil langkah tegas terhadap pejabat yang diduga terlibat apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya pelanggaran.
Menurutnya, pejabat yang tidak mampu menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan negara tidak layak dipertahankan dalam pemerintahan.
Di sisi lain, organisasinya juga meminta Ditreskrimsus Polda Maluku melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan anggaran tersebut, khususnya dengan memeriksa Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah SBT.
Ia menegaskan, pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga tuntas sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.
“Setiap rupiah anggaran negara adalah uang rakyat. Karena itu penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dikelola secara benar, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan atau klarifikasi resmi dari Sekretaris Daerah maupun Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur terkait dugaan tersebut.
Editor : RN BE
