Wahai, RN today.com – Kepercayaan publik terhadap pengelolaan Dana Desa di Negeri Wahai tengah diuji. Sejumlah perwakilan masyarakat, termasuk anggota Saniri Negeri dan para Ketua RT, secara resmi mendatangi Kejaksaan Cabang Wahai untuk menyampaikan laporan terkait dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran desa tahun 2024–2025.
Langkah ini mencerminkan meningkatnya keresahan masyarakat terhadap tata kelola keuangan desa yang dinilai tidak transparan. Salah satu persoalan yang mencuat adalah belum dibayarkannya insentif atau operasional Ketua RT selama hampir satu tahun.
Bagi masyarakat, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan administratif, tetapi mencerminkan lemahnya sistem pengelolaan keuangan desa.
Selain itu, proyek rehabilitasi Gedung Siwa Lima yang menghabiskan anggaran sekitar Rp400 juta turut menjadi sorotan. Hingga kini, progres pekerjaan dinilai belum memenuhi harapan, memunculkan tanda tanya terkait efektivitas penggunaan anggaran.
Marzuki Maba, perwakilan masyarakat, menyampaikan bahwa berbagai indikasi ketidaksesuaian tersebut perlu ditelusuri secara objektif oleh aparat penegak hukum. Ia juga menyoroti pengelolaan dana BUMDes sekitar Rp300 juta yang dianggap minim keterbukaan.
Masyarakat berharap laporan ini tidak hanya berhenti pada proses administratif, tetapi menjadi momentum perbaikan tata kelola desa secara menyeluruh.
“Kami ingin ada kejelasan dan perbaikan. Jangan sampai ini merusak kepercayaan masyarakat ke depan,” ujar salah satu Ketua RT.
Desakan kepada Kejaksaan Cabang Wahai pun disampaikan agar melakukan penyelidikan secara profesional dan transparan. Bagi warga, penanganan kasus ini akan menjadi indikator penting dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
Jika terbukti terdapat pelanggaran, masyarakat berharap penegakan hukum dilakukan secara adil. Namun lebih dari itu, mereka menginginkan sistem pengelolaan desa yang lebih terbuka, akuntabel, dan berintegritas sebagai fondasi pembangunan di masa depan. (AS)
Editor : RN-BE
