OPINI REDAKSI
Indonesia, RN Today.com – Bangsa ini sedang berjalan di tepi jurang, dan ironisnya, langkah ke arah sana justru dipandu oleh kebijakan politik yang mengklaim diri sebagai solusi. Wacana Pilkada yang digiring lewat DPR menjadi penanda paling telanjang bagaimana kedaulatan rakyat perlahan direduksi dan dialihkan ke tangan partai. Ketika kepala daerah tidak lagi lahir dari mandat langsung rakyat, maka sebaik apa pun gubernur, bupati, atau wali kota, ia tidak lebih dari pelaksana kehendak elite partai. Kekuasaan tidak lagi berakar di bawah, melainkan ditarik ke atas, ke meja-meja pengurus pusat.
Parlemen yang seharusnya menjadi benteng demokrasi justru menampilkan wajah sebaliknya. Penolakan dari PDIP dan Demokrat, serta sikap PKS yang meminta kaji ulang, menjadi catatan penting bahwa tidak semua partai sepakat mengorbankan prinsip demokrasi atas nama efisiensi atau stabilitas. Namun fakta bahwa mayoritas fraksi lain menyetujui, memperlihatkan betapa kepentingan elektoral dan transaksi kekuasaan lebih dominan dibanding suara rakyat. Alasan yang kerap dikemukakan bahwa Pilkada langsung memicu korupsi di daerah sebenarnya adalah pengakuan kegagalan negara memperkuat hukum, bukan dalih untuk mencabut hak politik rakyat. Jika korupsi meningkat, jawabannya adalah penegakan hukum yang tegas, pengawasan ketat, serta peran aktif media, LSM, dan masyarakat sipil, bukan mematikan demokrasi itu sendiri.
Dalam konteks yang lebih luas, negara hari ini tampak hadir bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai pengatur paksa. Program-program yang diklaim pro-rakyat seperti Makan Bergizi Gratis, koperasi desa, dan kampung nelayan, jika dibedah lebih dalam, menyimpan paradoks serius. MBG memang dinikmati anak sekolah, tetapi orang tua mereka harus menanggung dampak efisiensi anggaran: subsidi dipangkas, biaya hidup meningkat, lapangan kerja tak kunjung terbuka. Koperasi desa tidak tumbuh dari swadaya dan kemandirian rakyat, melainkan dibangun lewat kontraktor, bahkan melibatkan aparat negara, sementara masyarakat diarahkan untuk meminjam. Ini lebih menyerupai skema utang kolektif ketimbang pemberdayaan ekonomi. Kampung nelayan dengan anggaran puluhan miliar hanya menyentuh segelintir wilayah, sementara mayoritas nelayan tetap terhimpit BBM mahal, cuaca ekstrem, dan minim perlindungan.
Alih-alih memperkuat ekonomi rakyat, negara justru terlihat sibuk mengondisikan masyarakat agar tunduk pada skema yang telah disiapkan dari atas. Keuntungan politik dan ekonomi mengalir ke lingkaran kekuasaan, sementara rakyat menjadi objek, bukan subjek pembangunan. Di titik ini, batas antara sipil dan negara semakin kabur. Keterlibatan aparat dalam proyek-proyek sipil menunjukkan gejala militerisasi kebijakan publik yang berbahaya bagi demokrasi. Bukan soal kemampuan, tetapi soal prinsip. Ketika ruang sipil diisi oleh pendekatan komando, transparansi menyusut dan kritik mudah dicap sebagai ancaman.
Kekhawatiran itu semakin relevan ketika publik dihadapkan pada keberadaan dana raksasa yang tidak dapat diaudit oleh BPK maupun KPK. Dana publik tanpa pengawasan adalah alarm keras bagi negara mana pun yang mengaku demokratis. Sejarah Indonesia telah berkali-kali membuktikan bahwa uang gelap selalu melahirkan korupsi terstruktur, penyalahgunaan kekuasaan, dan pembiayaan politik terselubung yang pada akhirnya dibayar mahal oleh rakyat.
Di saat elite berbicara tentang efisiensi, rakyat justru menyaksikan korupsi yang merampas masa depan. Dana haji diselewengkan, ibadah dijadikan ladang bancakan. Dunia pendidikan dikorupsi, masa depan anak bangsa dipertaruhkan. Sumber daya alam dieksploitasi tanpa kendali, hutan digunduli, tambang dibuka, banjir dan longsor menjadi rutinitas. Ini bukan lagi bencana alam, melainkan kejahatan kebijakan. Rakyat menanggung dampaknya, sementara para pelaku berlindung di balik jabatan dan partai.
Bangsa ini seolah membangun gedung tinggi di atas tanah yang rapuh. Demokrasi dikurangi, kedaulatan rakyat dialihkan ke partai, ekonomi rakyat dibungkus program tetapi dikendalikan elite, hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jika arah ini terus dipertahankan, yang runtuh bukan hanya keadilan, melainkan kepercayaan rakyat terhadap negara itu sendiri. Dan ketika kepercayaan runtuh, sejarah selalu mencatat satu hal yang sama: krisis besar akan menyusul politik, sosial, bahkan kemanusiaan.
Editor : RN BE02
