Maluku, RN Today.com – Pada beberapa portal media online yang terbit di Akhir tahun 2025 menyajikan Pemerintahan Maluku telah menyampaikan beberapa capaian positif, namun jika ditinjau dari akar rumput masyarakat, menunjukkan ada pertentangan antara klaim Gubernur Maluku dan realitas. “Pertumbuhan ekonomi Maluku meningkat, namun disparitas pembangunan antar wilayah masih terjadi” sehingga sebagian besar masyarakat tidak merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.
Tingkat kemiskinan di Maluku masih tinggi, dan pertumbuhan ekonomi belum merata. Masyarakat masih menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan dan akses ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Sehingga Gubernur Maluku di tuntut untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jangan hanya Gubernur Maluku klaim pertumbuhan ekonomi, tetapi harus dibuktikan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Gubernur Maluku harus segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi membawa dampak positif dan benar benar dapat dirasakan masyarakat.
Sebab, faktanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Tahun 2025 mengalami penurunan cukup tajam. Pendapatan daerah berkurang Rp 362 miliar, dari Rp 3,247 triliun menjadi Rp 2,884 triliun atau turun sekitar 11,18 persen. Penurunan paling besar terjadi pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang anjlok dari Rp 873 miliar menjadi Rp 726 miliar atau setara 16,84 persen.
Lalu, bagaimana mungkin gubernur mengklaim pencapaian di tengah kekurangan dan tantangan yang dihadapi Maluku..?
Oleh : Wan Tomson (Pengamat Kebijakan Publik)
Editor : RN BE02
