AMBON – RN Today.com – Kota Ambon kembali menyoroti persoalan perizinan tambang Galian C yang berlarut-larut. Kepala daerah, Wali Kota Bodewin M. Wattimena, kini menjadi simbol dari fragmentasi kewenangan pemerintahan, di mana tanggung jawab administratif yang seharusnya dijalankan bersama Provinsi Maluku justru mengalami kebuntuan.
Persoalan muncul akibat perubahan regulasi dan integrasi izin melalui sistem OSS, yang memindahkan kewenangan perizinan dari kota ke provinsi. Dampaknya, Pemkot Ambon kehilangan kemampuan eksekusi penuh meski implikasi sosial-ekonomi tetap dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat.
DPRD Kota Ambon telah mendorong penyelesaian dan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi, namun hingga kini respons dari provinsi belum menunjukkan langkah konkrit.
Senter Maluku, sebagai pegiat sosial media dan pengamat, menilai kondisi ini menempatkan Bodewin dalam posisi sulit. Kepala daerah tidak bisa menindaklanjuti perizinan, sementara masyarakat mengalami ketidakpastian ekonomi nyata: sopir dump truck kehilangan penghasilan, operator alat berat terhenti aktivitasnya, dan proyek konstruksi lokal terganggu akibat pasokan batuan terhambat.
Kasus ini menunjukkan bahwa persoalan Galian C lebih dari sekadar administrasi kota. Ini adalah ilustrasi nyata dari fragmentasi kewenangan: pemerintah kota menanggung beban, tetapi provinsi sebagai pemegang kewenangan utama tetap diam.
Senter Maluku menegaskan, tanpa inisiatif aktif dari provinsi, kepala daerah dan masyarakat akan terus menanggung konsekuensi dari kebijakan yang berjalan lambat dan koordinasi yang tidak optimal.
Editor : RN BE02
