MALUKU, RN today.com – Desakan agar DPRD Provinsi Maluku segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perjalanan dinas Gubernur Maluku kian menguat. Sorotan tajam datang dari Pengamat Kebijakan Publik, W. Tomson, yang menilai perjalanan dinas Gubernur, baik di dalam maupun luar negeri, belum menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat Maluku.
Menurut Tomson, di tengah situasi pemangkasan anggaran dan tekanan fiskal daerah, setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD harus memiliki justifikasi kuat dan terukur. Perjalanan dinas kepala daerah, kata dia, bukan sekadar agenda seremonial atau diplomasi simbolik, melainkan instrumen strategis untuk mendatangkan investasi, membuka akses pasar, memperkuat kerja sama antar daerah maupun antar negara, serta mendorong percepatan pembangunan.
“Pertanyaannya sederhana, apa hasil konkret dari setiap perjalanan itu? Berapa investasi yang masuk? Kerja sama apa yang sudah berjalan? Apa dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat Maluku?” tegas W. Tomson. 10/02/2026.
Ia menilai, sejauh ini publik belum melihat indikator keberhasilan yang jelas. Tidak ada laporan terbuka yang merinci capaian, tindak lanjut, maupun manfaat langsung yang dirasakan masyarakat. Kondisi ini, lanjutnya, memunculkan keraguan publik terhadap efektivitas kebijakan dan arah visi kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerisa.
“Transparansi itu kunci. Jika perjalanan dinas memang produktif, maka harus dibuka secara terang kepada publik: tujuan, agenda, mitra yang ditemui, nilai kerja sama, serta timeline realisasinya. Tanpa itu, wajar jika publik bertanya dan curiga,” ujar Tomson.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD sebagai representasi rakyat tidak boleh bersikap pasif. Fungsi pengawasan harus dijalankan secara serius, bukan sekadar formalitas. Evaluasi yang dimaksud bukan hanya memeriksa administrasi perjalanan, tetapi menilai rasionalitas anggaran, urgensi perjalanan, hingga outcome dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.
Di tengah kondisi ekonomi Maluku yang masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari infrastruktur dasar, pengangguran, hingga kemiskinan perjalanan dinas kepala daerah seharusnya berorientasi pada solusi konkret, bukan pencitraan.
“Kalau tidak ada output yang jelas dan terukur, maka perjalanan dinas berpotensi hanya menjadi beban APBD. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Setiap kebijakan harus bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Tomson mendorong DPRD Maluku untuk memanggil pihak eksekutif guna memaparkan secara komprehensif seluruh agenda perjalanan dinas yang telah dilakukan, termasuk rincian biaya dan hasil yang dicapai. Evaluasi tersebut, menurutnya, harus dilakukan secara terbuka agar publik mengetahui sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Masyarakat Maluku, kata dia, tidak menuntut hal yang berlebihan. Publik hanya ingin melihat perubahan nyatainvestasi yang masuk, lapangan kerja yang terbuka, sektor perikanan dan pariwisata yang berkembang, serta peningkatan kesejahteraan yang terukur.
“Jika perjalanan dinas benar-benar strategis dan berdampak, buktikan dengan data dan hasil. Tetapi jika tidak, maka sudah saatnya DPRD mengambil sikap tegas. Kepemimpinan yang kuat bukan diukur dari seberapa sering bepergian, melainkan seberapa besar dampak yang dihasilkan bagi rakyat,” pungkas W. Tomson.
Editor : RN BE02
