Oleh : Nasrin Sombalatu
MALUKU, RN Today.com – Dalam peta strategis Indonesia sebagai negara kepulauan, Maluku bukan wilayah pinggiran. Ia berada di jalur laut yang menentukan arus perdagangan timur, menyimpan potensi perikanan nasional, dan memegang simpul konektivitas kawasan.
Karena itu, ketika Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Hendrik Lewerissa menetapkan Ambon sebagai lokasi Maluku Integrated Port (MIP), keputusan itu diproyeksikan sebagai lompatan strategis. MIP bukan sekadar pelabuhan. Ia diposisikan sebagai jangkar integrasi logistik nasional di timur Indonesia.
Dalam perspektif politik Pro-Nasional Maluku, langkah ini terbaca jelas: memperkuat satu simpul agar Maluku naik kelas dalam sistem ekonomi nasional. Konsolidasi di titik yang sudah siap dianggap mempercepat realisasi dan memperkecil risiko.
Namun di balik visi besar itu, muncul satu garis retak yang makin terlihat, bukan hanya antara pusat dan daerah, tetapi juga antara provinsi dan kabupaten.
Secara teknis, Ambon adalah pilihan yang rasional. Pelabuhan Yos Soedarso telah beroperasi. Bandar Udara Pattimura mendukung integrasi multimoda. Infrastruktur dasar tersedia. Administrasi pemerintahan terkonsentrasi.
Dalam strategi logistik nasional, negara cenderung memilih titik yang paling siap. Efisiensi menjadi kata kunci. Waktu adalah variabel penting. Biaya logistik harus ditekan. Investor menuntut kepastian.
Dalam logika ini, keputusan gubernur terlihat konsisten: memperkuat pusat pertumbuhan agar Maluku memiliki daya tawar dalam rantai pasok nasional.
Namun persoalannya bukan pada rasionalitas teknis. Persoalannya adalah distribusi dampak politiknya. Seram. Politik Representasi Wilayah
Di Pulau Seram, pulau terbesar di Maluku dinamika berbeda berkembang.
Hari ini di Kabupaten Seram Bagian Barat, sejumlah tokoh masyarakat mempertanyakan mengapa proyek-proyek strategis terus terkonsentrasi di ibu kota provinsi. Mereka melihat Seram bukan sebagai wilayah periferal, tetapi sebagai ruang ekspansi jangka panjang yang lebih luas dan fleksibel.
Di sinilah posisi Bapak Ir. Asri Arman sebagai Bupati Seram Bagian Barat menjadi sorotan. Sebagai kepala daerah, ia berada di antara dua arus kuat. Menjaga keselarasan dengan kebijakan provinsi dan merespons aspirasi masyarakatnya sendiri. Bila terlalu mendukung tanpa negosiasi terbuka, ia berisiko dianggap tidak cukup memperjuangkan kepentingan wilayah. Dan bila terlalu keras berbeda arah, ia berisiko terisolasi dalam struktur kekuasaan vertikal.
Ini bukan sekadar perbedaan kebijakan. Ini soal posisi tawar. Politik Pro-Nasional Maluku pada dasarnya ingin memperkuat posisi daerah dalam arsitektur negara. Tetapi nasionalisme yang tidak diimbangi keadilan wilayah berpotensi menciptakan ketegangan internal.
MIP dapat menjadi simbol integrasi nasional. Bila manfaatnya terkonsentrasi, ia juga dapat menjadi simbol sentralisasi regional. Di Teluk Ambon, nelayan mulai berbicara tentang kemungkinan penyempitan wilayah tangkap. Di Seram, masyarakat berbicara tentang peluang yang terasa jauh dari jangkauan.
Bahasa yang muncul di akar rumput menjadi lebih keras. Sebagian warga menggunakan metafora “benalu” untuk menggambarkan pola pembangunan yang dianggap terus berputar di pusat. Dalam politik, metafora semacam ini adalah tanda adanya jarak legitimasi.
Apakah Maluku akan dibangun dengan strategi konsolidasi pusat yang kuat terlebih dahulu? Ataukah dengan strategi distribusi pertumbuhan sejak awal?
Bagi gubernur, keberhasilan MIP akan menjadi bukti kapasitas membawa Maluku masuk ke orbit logistik nasional. Bupati Seram Barat, tantangannya berbeda. memastikan kabupatennya tidak hanya menjadi penonton dalam peta besar itu.
Bila tidak ada skema jelas tentang bagaimana Seram menjadi hinterland produksi, bagaimana distribusi investasi diperluas? Bagaimana wilayah kepulauan lain masuk dalam rantai pasok? Dinamika ini dapat berkembang menjadi ketegangan politik terbuka.
Dan ketika sebagian masyarakat mulai menyatakan kehilangan kepercayaan terhadap arah kebijakan, itu bukan sekadar kritik proyek itu sinyal erosi legitimasi.
Maluku Integrated Port kini berdiri sebagai simbol. Ia bisa menjadi simpul yang menghubungkan Ambon, Seram, Buru, Kei, Tanimbar, dan Aru dalam satu sistem ekonomi yang saling menguatkan.
Namun ia juga bisa menjadi sekat, bila konsolidasi tidak diimbangi distribusi. Politik kebangsaan di wilayah kepulauan bukan hanya soal membangun infrastruktur. Tetapi menjaga rasa memiliki terhadap pembangunan itu sendiri. Pertanyaan yang kini menggantung di udara Maluku bukan lagi soal lokasi pelabuhan.
Apakah integrasi nasional akan berjalan seiring dengan keadilan kepulauan?
Dan dalam pertanyaan itu, posisi Gubernur dan Bupati tidak sekadar berhadap-hadapan sebagai figur, tetapi sebagai dua representasi arah pembangunan Maluku ke depan.
Bupati Seram bagian barat terjebak dalam kuala lumpur nalar Gubernur Maluku.
Terima kasih pak Gubernur Maluku atas benalu nya. Dan terima kasih juga untuk Bapa Bupati yang siap terima khayalan Gubernur Maluku atas MIP di pulau seram.
Editor : RN BR03
