SBB, RN today.com – Masyarakat Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), mempertanyakan kejelasan realisasi dana bantuan pasca gempa bumi yang melanda wilayah tersebut pada Juli 2025. Hingga saat ini, warga terdampak mengaku belum mendapatkan kepastian terkait pencairan maupun pelaksanaan program pemulihan yang sebelumnya dijanjikan pemerintah daerah.
Salah satu warga SBB, Ismail M. Lussy, mengungkapkan bahwa setelah gempa terjadi, pemerintah daerah telah turun langsung ke lokasi bencana bersama sejumlah instansi terkait. Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Bupati SBB, Sekretaris Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Menurut Ismail, dalam pertemuan itu pemerintah daerah menyampaikan komitmen untuk membantu pembangunan kembali rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa. Pendataan pun dilakukan bersama pemerintah desa untuk mengklasifikasikan tingkat kerusakan rumah, mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat.
“Pendataan dilakukan bersama pemerintah desa di beberapa wilayah terdampak, seperti Desa Tihulale, Rumakay, Latu, Tomalehu, Hualoy, Serihollo, dan Tala. Proses pendataan dilakukan oleh BPBD dan PU bersama pemerintah desa, dan menurut informasi yang kami terima, data kerusakan rumah sudah rampung sejak pertengahan 2025,” kata Ismail.
Namun hingga saat ini, lanjutnya, masyarakat belum menerima informasi yang jelas terkait realisasi bantuan ataupun pencairan dana gempa tersebut. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat yang masih berupaya memulihkan kehidupan mereka secara mandiri.
“Warga masih berjuang memperbaiki rumah dan memulihkan kehidupan ekonomi dengan kemampuan sendiri. Sementara bantuan yang dijanjikan belum juga ada kejelasan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, Ismail menilai pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, terutama terkait proses administrasi, tahapan pencairan dana, hingga kendala yang mungkin terjadi dalam penyaluran bantuan.
Ia juga meminta penjelasan langsung dari Bupati Seram Bagian Barat, Asri Arman, terkait status dana gempa tersebut. Menurutnya, kepemimpinan daerah diuji bukan hanya dalam kondisi normal, tetapi juga saat masyarakat menghadapi situasi darurat seperti bencana alam.
“Transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang baik sangat dibutuhkan agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganan bantuan tersebut,” tegasnya.
Ismail menambahkan bahwa kejelasan mengenai dana gempa bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut hak dan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana.
Karena itu, masyarakat Amalatu berharap Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat segera memberikan pernyataan resmi mengenai status dana gempa Kecamatan Amalatu, termasuk penjelasan terkait proses yang sedang berjalan serta jadwal realisasi bantuan.
“Harapan masyarakat sebenarnya sederhana, yaitu adanya kepastian, keterbukaan, dan tindakan nyata dari pemerintah daerah agar proses pemulihan masyarakat Amalatu dapat segera berjalan,” tutupnya. (RN-BE)
