Tanimbar, RN Today.com – Wacana mengenai Participating Interest (PI) 3 persen Blok Masela kembali menjadi perhatian publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Di tengah beragam opini yang berkembang di ruang publik, politisi muda Tanimbar, Irfan Paca, mengingatkan masyarakat agar memahami persoalan PI secara rasional dan berbasis regulasi, bukan sekadar asumsi maupun narasi emosional.
Menurut Irfan, PI 3 persen bukanlah bentuk “hadiah” dari perusahaan migas kepada daerah, melainkan hak resmi pemerintah daerah yang dijamin dalam regulasi nasional sektor energi dan sumber daya mineral. Karena itu, pembahasan terkait PI tidak dapat disederhanakan hanya pada persoalan apakah daerah memiliki uang tunai besar atau tidak.
Ia menjelaskan, mekanisme pengelolaan PI dalam industri migas memiliki banyak skema pembiayaan yang lazim digunakan secara nasional maupun internasional. Skema seperti carried interest, strategic partnership, financing arrangement hingga penyertaan modal bertahap merupakan bagian dari praktik bisnis migas yang memungkinkan daerah tetap dapat mengelola hak PI sesuai kapasitas kelembagaan yang dimiliki.
“Publik perlu memahami bahwa industri migas bekerja dengan sistem bisnis yang kompleks. Jadi tidak tepat jika PI dipersepsikan seolah daerah harus langsung menyiapkan seluruh pembiayaan dalam waktu singkat,” ujar Irfan dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).
Ia juga menyoroti berkembangnya opini yang menyebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola PI harus berada dalam kondisi sempurna sejak awal. Menurutnya, pandangan tersebut terlalu menyederhanakan mekanisme pengelolaan proyek strategis nasional yang pada praktiknya tetap memberi ruang pembenahan kelembagaan, restrukturisasi, maupun pendampingan profesional terhadap BUMD.
Dalam konteks Blok Masela, Irfan menilai dinamika internal yang terjadi di tubuh BUMD tidak otomatis menghilangkan hak daerah atas PI. Yang paling penting, kata dia, adalah adanya langkah nyata memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menyiapkan strategi negosiasi yang matang agar kepentingan daerah tetap terlindungi.
Ia menambahkan, proses Final Investment Decision (FID) proyek Masela sendiri hingga kini masih berjalan. Karena itu, ruang konsolidasi antara pemerintah daerah dan DPRD untuk memperkuat kesiapan kelembagaan masih sangat terbuka.
Di sisi lain, Irfan mengingatkan agar kritik publik terhadap pengelolaan PI tetap dibangun di atas data, regulasi, dan pemahaman mekanisme industri migas. Ia menilai tudingan yang menyebut pemerintah daerah tidak memahami konsep dasar seperti cost recovery, cash call maupun carried interest justru dapat memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi daerah sendiri.
Menurutnya, pemerintah daerah selama ini juga telah berupaya menyiapkan sumber daya manusia lokal melalui pendidikan dan pelatihan sektor energi sebagai bagian dari persiapan menghadapi proyek strategis nasional tersebut. Selain itu, proyek Blok Masela sendiri disebut belum memasuki tahap produksi penuh maupun perekrutan tenaga kerja inti secara besar-besaran.
“Jangan sampai publik membangun kesimpulan terlalu cepat seolah daerah gagal, padahal proses industrinya sendiri masih berjalan dan tahapan persiapan masih terus dilakukan,” tegasnya.
Ia menilai fokus utama saat ini seharusnya diarahkan pada penguatan kapasitas SDM lokal, penataan tata kelola BUMD, pendampingan profesional yang independen, serta pengawasan publik yang sehat dan objektif agar hak strategis masyarakat Tanimbar benar-benar dapat diamankan untuk kepentingan jangka panjang.
Menutup pernyataannya, Irfan mengajak seluruh elemen masyarakat di Kepulauan Tanimbar untuk tetap kritis namun tidak terjebak dalam opini prematur yang justru berpotensi melemahkan posisi tawar daerah. Ia menegaskan bahwa PI 3 persen Blok Masela merupakan hak kolektif masyarakat Tanimbar yang harus dijaga melalui kolaborasi, penguatan kelembagaan, dan tanggung jawab bersama demi masa depan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Editor : RN-BE
