SERUT, RN Today.com – Gelombang desakan transparansi pengelolaan dana desa kembali mencuat. Kali ini datang dari Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Sejumlah elemen masyarakat, mulai dari Anggota Saniri Negeri, para Ketua RT, tokoh masyarakat hingga tokoh pemuda, secara resmi melaporkan dugaan korupsi dana desa ke pihak kejaksaan setempat.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Dalam pertemuan yang berlangsung sebelumnya, warga mengaku menemukan berbagai kejanggalan dalam pengelolaan anggaran desa yang dinilai tidak terbuka dan cenderung mengabaikan kepentingan publik. Hasilnya, pada Senin (13/4/2026), laporan resmi pun dilayangkan dan diterima langsung oleh pihak kejaksaan di Wahai.
Dalam dokumen laporan yang diserahkan, masyarakat merinci sejumlah poin krusial yang diduga sarat penyimpangan. Di antaranya, proyek renovasi Gedung Siwalima yang disebut-sebut mangkrak tanpa kejelasan progres, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai tidak transparan, hingga belum direalisasikannya insentif bagi Saniri Negeri.
Tak hanya itu, warga juga menyoroti operasional RT yang diduga tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Padahal, anggaran tersebut seharusnya menjadi penopang utama pelayanan administratif dan sosial di tingkat paling bawah dalam struktur pemerintahan desa.
Perwakilan masyarakat menegaskan, laporan ini merupakan hasil kesepakatan kolektif yang telah melalui proses diskusi panjang dan pertimbangan matang. Mereka menilai, jalur hukum adalah satu-satunya cara untuk membongkar dugaan penyimpangan yang selama ini dinilai tertutup.
“Kami meminta agar kejaksaan segera melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh poin yang kami laporkan. Jika nantinya terbukti ada pelanggaran, maka proses hukum harus berjalan tegas, termasuk penahanan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Ini penting untuk menimbulkan efek jera,” tegas salah satu perwakilan masyarakat.
Lebih jauh, warga menekankan bahwa langkah pelaporan ini bukan didasari kepentingan politik atau sentimen pribadi terhadap pihak tertentu. Sebaliknya, ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan Negeri Wahai agar tata kelola pemerintahan desa berjalan bersih, transparan, dan akuntabel.
Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, pihak kejaksaan belum memberikan keterangan resmi terkait tindak lanjut laporan tersebut. Minimnya respons awal ini justru memunculkan tanda tanya publik: sejauh mana keseriusan aparat penegak hukum dalam menindak laporan masyarakat?
Kondisi ini mempertegas urgensi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, yang sejatinya merupakan instrumen vital pembangunan di tingkat akar rumput. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, dana desa berpotensi menjadi ladang penyimpangan yang merugikan masyarakat luas.
Warga Wahai kini menanti, apakah laporan ini akan berujung pada pembongkaran dugaan korupsi secara terang-benderang, atau justru kembali tenggelam dalam senyap birokrasi penegakan hukum. Yang jelas, publik telah bersuara dan mereka menuntut keadilan.
