SBT, RN Today.com – Proyek revitalisasi SMP Negeri 18 Seram Bagian Timur (SBT) di Kecamatan Wakate, Desa Sumelang, berubah dari harapan menjadi tanda tanya besar. Anggaran hampir Rp2 miliar dari APBN telah digelontorkan, namun hingga awal 2026, progres pembangunan justru mandek di angka sekitar 30 persen.
Di lapangan, bangunan setengah jadi berdiri tanpa aktivitas. Tidak ada pekerja, tidak ada tanda-tanda kelanjutan. Yang tersisa hanya struktur terbengkalai simbol gagalnya eksekusi proyek yang seharusnya menyentuh kebutuhan dasar pendidikan.
Ketua Gerakan Pemuda Pemberantas Korupsi (GPPK) Provinsi Maluku, Thoriq Kapailu, angkat suara keras. Ia menilai proyek ini bukan sekadar terlambat, tetapi mengarah pada dugaan kelalaian serius dalam pengelolaan anggaran negara.
“Ini bukan proyek kecil. Hampir Rp2 miliar uang negara dipakai, tapi hasilnya baru 30 persen. Ini patut dicurigai. Jangan sampai ada praktik yang menyimpang,” tegas Thoriq ke media 25/04/2026.
Kondisi ini memicu kekecewaan masyarakat, terutama orang tua siswa. Mereka berharap fasilitas pendidikan yang layak, bukan bangunan mangkrak yang justru menghambat proses belajar-mengajar. Di wilayah kepulauan seperti Wakate, keterbatasan infrastruktur sudah menjadi persoalan lama dan proyek ini seharusnya menjadi solusi, bukan masalah baru.
Lebih mengkhawatirkan, mulai beredar informasi adanya indikasi aliran dana yang tidak sesuai mekanisme pelaksanaan proyek. Meski belum terkonfirmasi secara resmi, isu ini memperkuat desakan publik agar aparat penegak hukum turun tangan.
GPPK Maluku mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku untuk segera melakukan audit menyeluruh, evaluasi proyek, dan menelusuri kemungkinan penyimpangan anggaran. Mereka menilai, pembiaran terhadap proyek mangkrak hanya akan memperpanjang daftar buruk pengelolaan dana publik di sektor pendidikan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kontraktor maupun dinas terkait. Diamnya pihak-pihak yang bertanggung jawab justru mempertebal kecurigaan publik.
Proyek ini kini bukan sekadar soal bangunan yang belum selesai. Ini soal akuntabilitas. Soal keberanian negara memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai ke tujuan.
Jika dibiarkan, maka yang mangkrak bukan hanya gedung sekolah tetapi kepercayaan masyarakat dan juga pendidikan yang terlantarkan
Editor : RN-BE
