SBB, RN Today.com – Keberadaan proyek Sabo Dam di Sungai Wae Laala, Dusun Laala, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat kembali menuai kritik. Proyek bernilai miliaran rupiah ini dinilai belum mampu melindungi masyarakat dari ancaman banjir yang terus berulang.
Dibangun oleh Balai Wilayah Sungai Maluku melalui Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2025, proyek ini semula diharapkan menjadi solusi pengendalian banjir dari kawasan Gunung Laala. Namun kenyataannya, masyarakat masih harus menghadapi luapan air setiap kali hujan deras mengguyur wilayah hulu.
Dengan nilai kontrak mencapai Rp32 miliar, proyek ini menjadi sorotan publik karena dinilai tidak memberikan dampak signifikan. Bahkan, kondisi Sabo Dam saat ini dilaporkan mengalami penumpukan material seperti pasir, batu, dan kayu, yang justru memperparah situasi.
Peristiwa banjir kembali terjadi pada Senin (23/03/2026), di mana air meluap hingga ke pemukiman warga. Hal ini memperkuat dugaan bahwa pembangunan Sabo Dam tidak sesuai dengan perencanaan teknis maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Sekretaris DPD AMPEL Maluku, Ardy Tomia, menyampaikan bahwa proyek tersebut terdiri dari dua paket pekerjaan yang telah selesai dikerjakan pada akhir tahun 2025. Meski demikian, ia menilai tidak ada pengawasan maksimal selama masa pemeliharaan berlangsung.
Ia menjelaskan bahwa sejak awal pembangunan, pihaknya sudah mengingatkan adanya potensi kelemahan pada desain konstruksi, terutama pada bagian sekat dan struktur lengkungan yang dinilai tidak efektif menahan material dari hulu.
Menurut Ardy, lemahnya fungsi Sabo Dam ini menyebabkan material longsoran terus mengalir bebas ke bawah dan mengancam keselamatan warga. Ia menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan serius dari pemerintah.
Menutup pernyataannya, Ardy menyampaikan harapan agar instansi terkait segera mengambil langkah nyata, baik melalui evaluasi, perbaikan, maupun tindakan teknis lainnya. Ia menekankan bahwa keselamatan warga dan keberlangsungan lahan pertanian harus menjadi prioritas utama. (BE02)
