SBT, RN Today.com – Sorotan tajam publik mengarah pada proyek revitalisasi SMP Negeri 18 Seram Bagian Timur (SBT) yang berlokasi di Desa Sumelang, Kecamatan Wakate. Proyek yang dibiayai anggaran pemerintah pusat senilai hampir Rp2 miliar itu dilaporkan mangkrak dan baru mencapai progres sekitar 30 persen, jauh dari target penyelesaian.
Kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas pekerjaan sekaligus membuka dugaan adanya penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sejumlah elemen pemuda dan masyarakat pun mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Maluku untuk segera turun tangan melakukan audit khusus.
Ketua Gerakan Pemuda Pemberantas Korupsi (GPPK) Maluku, Thoriq Kapailu, menegaskan bahwa audit menyeluruh sangat penting guna mengungkap dugaan penyimpangan, mulai dari proses tender hingga pelaksanaan teknis di lapangan.
“Proyek ini menggunakan uang negara. Jika progresnya baru 30 persen sementara anggaran hampir habis, maka patut diduga ada masalah serius. BPK harus segera melakukan audit investigatif,” tegasnya.
Menurutnya, audit khusus akan menjadi pintu masuk untuk mengidentifikasi apakah keterlambatan ini murni persoalan teknis atau justru mengarah pada praktik korupsi yang merugikan negara.
Selain BPK, tekanan juga diarahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur serta pihak kontraktor agar memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait mandeknya proyek tersebut. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk meredam spekulasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Di sisi lain, warga setempat mengaku kecewa karena pembangunan sekolah yang seharusnya menjadi penunjang kualitas pendidikan justru terbengkalai. Para siswa terpaksa tetap belajar dalam keterbatasan fasilitas yang belum memadai.
“Ini menyangkut masa depan anak-anak. Jangan sampai hak mereka dikorbankan karena kelalaian atau kepentingan tertentu,” ungkap salah satu warga.
Masyarakat juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak jika hasil audit nantinya menemukan indikasi korupsi atau kelalaian dalam proyek tersebut. Penegakan hukum dinilai penting untuk memastikan adanya efek jera serta menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kontraktor maupun Dinas Pendidikan setempat terkait penyebab pasti mandeknya proyek revitalisasi SMPN 18 SBT tersebut. (RN02)
