Oleh : Galib Rumodar
Maluku, RN Today.com – Badan koordinasi (BADKO) Himpunan mahasiswa Islam (HMI) Maluku jangan hanya pandai berorasi dan bersuara lantang saat Musyawarah Daerah atau konferensi pers semata, namun justru bungkam seribu bahasa saat rakyat sedang menjerit menanggung beban hidup. Kenaikan harga BBM non-subsidi yang kini menembus angka di atas Rp16.000 per liter bukan sekadar perubahan angka di papan harga, melainkan sebuah ancaman nyata yang akan mencekik ekonomi masyarakat, mahasiswa, nelayan, hingga pelaku UMKM di seluruh penjuru Maluku. Di saat publik menanti sikap tegas dari organisasi mahasiswa Islam terbesar ini, BADKO HMI Maluku justru terlihat diam seribu bahasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah fungsi kontrol sosial dan semangat perjuangan umat yang selama ini dikumandangkan sudah ditinggalkan begitu saja.?
Diamnya BADKO HMI Maluku terhadap berbagai isu strategis dan kebijakan nasional termasuk lonjakan harga energi ini menimbulkan keraguan mendasar, apakah HMI masih layak disebut sebagai organisasi perjuangan, atau kini telah berubah menjadi sekadar organisasi seremonial yang hanya hidup di atas kertas dan acara formal? Ketika biaya hidup melonjak drastis dan daya beli masyarakat terus tergerus, sikap diam bukanlah kenetralan, melainkan sebuah bentuk pembiaran yang sadar akan penderitaan rakyat. Sejarah HMI dibangun di atas keberanian melawan ketidakadilan dan mengkritik kebijakan yang merugikan rakyat, bukan dengan memilih aman dan nyaman di tengah penderitaan masyarakat yang seharusnya dibela.
Jika BADKO HMI Maluku terus bertahan dalam kebisuan, maka yang dipertanyakan bukan lagi sekadar keberpihakan kepada rakyat, melainkan relevansi keberadaan organisasi ini sebagai lembaga pencetak kader dan garda perjuangan. Akibatnya, BADKO HMI Maluku perlahan namun pasti kehilangan fungsi utamanya sebagai organisasi perjuangan yang berlandaskan ideologi, dan justru bertransformasi menjadi sekadar instrumen kompetisi antar-elite. Dalam banyak kasus, BADKO HMI Maluku kini lebih menyerupai organisasi privat yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok tertentu, bukan lagi lembaga publik yang mewakili aspirasi rakyat secara luas.
Selama lebih dari dua dekade masa Reformasi berjalan, persoalan terbesar demokrasi dan gerakan di tubuh BADKO HMI Maluku bukanlah terletak pada kurangnya komitmen tertulis, melainkan pada melemahnya kepedulian terhadap isu-isu nyata yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Narasi yang harus dibangun bukanlah sekadar “Jawa Berdarah”, melainkan “Maluku Berdarah”, sebab dampak dari kenaikan harga BBM ini merambat ke seluruh sendi kehidupan masyarakat kita. Nelayan harus menanggung biaya operasional melaut yang membengkak, petani dan pedagang terbebani biaya distribusi hasil panen yang melonjak; bahkan hingga kepada mahasiswa yang semakin sulit memenuhi kebutuhan transportasi untuk menuntut ilmu.
Rakyat tidak membutuhkan organisasi mahasiswa yang hanya hadir di seminar, diskusi, atau kegiatan seremonial belaka. Masyarakat membutuhkan kekuatan yang mampu berdiri di garis depan saat kebijakan publik dinilai tidak berpihak kepada mereka. Diam dalam situasi kritis seperti ini bukanlah sikap netral, melainkan bentuk ketidakpedulian yang nyata terhadap penderitaan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas perjuangan.
Sebagai organisasi pencetak kader, BADKO HMI Maluku memikul tanggung jawab moral yang berat: melakukan kajian kritis, menyampaikan koreksi terhadap kebijakan yang keliru, serta menawarkan solusi nyata atas persoalan bangsa. Jika fungsi fundamental ini tidak lagi dijalankan, maka publik berhak mempertanyakan, sejauh mana organisasi ini masih relevan sebagai kekuatan moral dan intelektual di bumi Maluku ini?
Jangan sampai BADKO HMI Maluku hanya menjadi organisasi yang sibuk mengurus kepentingan internal, mempertahankan jabatan, atau sekadar merawat simbol, namun kehilangan sensitivitas terhadap jeritan rakyat. Sebab ukuran keberhasilan sebuah organisasi perjuangan tidak diukur dari banyaknya kegiatan seremonial yang dilaksanakan, melainkan dari keberaniannya berdiri bersama rakyat saat mereka menghadapi kesulitan dan ketidakadilan.
Sejarah tidak akan mengingat organisasi yang memilih diam saat rakyat sedang menderita. Sejarah hanya akan mencatat mereka yang berani bersuara lantang, mengambil sikap tegas, dan berjuang habis-habisan demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, BADKO HMI Maluku harus segera menjawab pertanyaan publik ini. Masihkah organisasi ini menjadi wadah perjuangan, atau telah berubah menjadi lembaga yang kehilangan arah, kehilangan keberpihakan, dan kehilangan jiwanya sendiri.?
Penulis adalah Kader HMI, Cabang Ambon
Editor : BR03
